Muhammad Nazarudin Latief
30 Mei 2020•Update: 31 Mei 2020
Beyza Binnur Donmez
ANKARA
Turki tidak akan membiarkan ketidakpastian di Libya, kata Wakil Presiden Fuat Oktay pada Jumat, dan menyuarakan dukungan penuh untuk pemerintah sah negara itu.
Berbicara pada pertemuan virtual Dewan Atlantik dan Organisasi Warisan Budaya Turki, Oktay menekankan bahwa pasukan ilegal yang setia kepada komandan Khalifa Haftar harus mengakui pemerintahan Perdana Menteri Fayez al-Sarraj.
"Ketidakpastian di kawasan itu merugikan rakyat Turki dan Turki," kata Oktay, mencontohkan perang saudara Suriah yang menurutnya mendorong hampir empat juta pengungsi ke Turki.
Ankara tidak menginginkan apa pun selain negara tetangga yang stabil sejak awal perang 2011, ujar dia dan menambahkan Turki menginginkan hal yang sama untuk Libya.
"Turki berdiri di belakang legitimasi," tambah dia.
"Kami tidak memiliki cara lain untuk membantu," kata Oktay setelah pemerintah Libya meminta dukungan, sementara beberapa negara, termasuk Uni Emirat Arab, Mesir dan Prancis, mendukung pasukan Haftar.
Wakil presiden mengatakan Turki dan Libya juga memiliki kepentingan bersama di kawasan Mediterania Timur, sehingga Ankara akan "memastikan pemerintah yang sah tidak dapat diancam oleh diktator atau teroris seperti Haftar."
"Kami akan berada di sana tidak peduli apa hasilnya. Jadi kami menentukan itu," kata dia.
"Presiden [Recep Tayyip] Erdogan membuatnya sangat terbuka untuk seluruh dunia dan kami berharap bahwa UE, AS dan lainnya termasuk Rusia akan memahaminya."
Pemerintah Libya yang diakui secara internasional, juga dikenal sebagai Pemerintah Kesepakatan Nasional, telah diserang oleh pasukan Haftar sejak April 2019, dengan lebih dari 1.000 tewas dalam kekerasan.
Pada Maret, pemerintah Libya meluncurkan Operasi Badai Perdamaian untuk melawan serangan di ibu kota, dan baru-baru ini mendapatkan kembali lokasi-lokasi strategis, termasuk pangkalan udara Al-Watiya, dalam sebuah pukulan besar terhadap pasukan Haftar.
Libya telah dihancurkan oleh perang saudara sejak penggulingan mendiang penguasa Muammar Khaddafi pada 2011.
Pemerintah baru Libya didirikan pada 2015 berdasarkan perjanjian yang dipimpin oleh PBB, tetapi upaya untuk penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh pasukan Haftar .
