Turki, Swedia, Finlandia akan bertemu pada 26 Agustus di bawah mekanisme bersama

ANKARA

Dengan Swedia dan Finlandia setuju untuk bekerja sama dalam perang Turki melawan terorisme dan ketiga negara akan bertemu pada 26 Agustus untuk pertemuan pertam mekanisme bersama yang dilakukan di bawah memorandum trilateral, ucap menteri luar negeri Turki mengatakan pada Kamis.

Berbicara kepada wartawan dalam Konferensi Duta Besar ke-13 di Ankara, Mevlut Cavusoglu mengatakan Swedia dan Finlandia belum menyampaikan komitmen mereka yang timbul dari memorandum trilateral yang ditandatangani pada KTT NATO di Madrid pada bulan Juni dan mereka belum mengambil keputusan yang solid atas permintaan Turki tentang ekstradisi teroris.

Cavusoglu menyebut janji mereka sebagai "niat baik," dan menegaskan kembali keinginan Turki melihat langkah nyata dari kedua negara.

Normalisasi dengan Armenia

Saat proses normalisasi hubungan antara Turki dan Armenia sedang berlangsung, Cavusoglu mengatakan Ankara melakukan segalanya dalam proses ini dengan sangat terbuka dan transparan.

Dia meminta Armenia untuk "sedikit lebih teguh dan berani ... Kami, Turki, tulus dalam hal ini. Armenia juga harus tulus. Kami juga melihat bahwa Azerbaijan tulus."

Dia juga mendesak Armenia untuk mengakhiri "taktik mengulur waktu".

"Meskipun dialog kita dalam proses normalisasi bersifat bilateral, kita semua perlu mengambil langkah-langkah untuk stabilitas seluruh Kaukasus Selatan," katanya, merujuk pada peran penting Azerbaijan.

Tawaran aksesi Uni Eropa Turki, terkait dengan Yunani

Cavusoglu juga membahas hubungan Uni Eropa (UE) dan proses keanggotaan Turki, dengan mengatakan "Uni Eropa akan menjadi aktor global" seandainya menerima tawaran aksesi Ankara.

Mengenai hubungan dengan Yunani, Cavusoglu mengingat kembali pernyataan Menteri Pertahanan Nasional Turki Hulusi Akar tentang perlunya mengambil langkah-langkah membangun kepercayaan.

Baik menteri pertahanan Yunani maupun pihak terkait lainnya belum mengunjungi Turki selama bertahun-tahun, katanya, seraya menambahkan bahwa pembicaraan eksplorasi akan diadakan untuk beberapa waktu dan bahwa Turki menunjukkan kesediaan tetapi Yunani tidak.

Dia mengatakan masalah antara kedua negara tetangga perlu ditangani dari titik yang "sangat komprehensif".

Kemungkinan operasi anti-teror Suriah

Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan operasi Turki di Suriah utara untuk menghilangkan teroris, Cavusoglu menggarisbawahi bahwa operasi kontra-terorisme Turki di luar negeri semata-mata untuk menghilangkan daerah dari teroris.

Diplomat top Turki itu mengatakan bahwa dia melakukan obrolan singkat dengan Faisal Mekdad, menteri luar negeri rezim Suriah, pada pertemuan gerakan non-blok pada bulan Oktober di ibukota Serbia, Beograd, di mana dia juga berbicara dengan para menteri lain pada pertemuan tersebut.

“Kita harus menyatukan oposisi dan rezim di Suriah untuk mencapai kesepakatan. Jika tidak, tidak akan ada perdamaian abadi,” tegasnya.

Harus ada pemerintahan yang kuat di Suriah untuk mencegah perpecahan negara, kata Cavusoglu. “Kehendak yang dapat menguasai setiap jengkal tanah hanya dapat dicapai melalui persatuan dan solidaritas,” tambahnya.

Dia menekankan perlunya mengambil langkah-langkah untuk membangun kembali Suriah yang dilanda perang sejak 2011.

"Tidak ada yang ingin membantu dalam membangun kembali tanpa gencatan senjata dan perdamaian. Ini termasuk UE, aktor penting dunia, serta komunitas internasional. Oleh karena itu, kami, Turki, melakukan yang terbaik, tetapi dasar untuk semua ini adalah gencatan senjata. Kami tentu saja akan mengintensifkan pekerjaan kami dalam hal ini."

Cavusoglu juga menekankan bahwa Turki mendukung integritas teritorial Suriah lebih dari siapa pun. "Integritas perbatasan, integritas teritorial dan perdamaian negara di sebelah kita secara langsung mempengaruhi kita," katanya.

Suriah telah terjebak dalam perang saudara yang kejam sejak awal 2011 ketika rezim Assad menindak protes pro-demokrasi dengan ganas.

Perkiraan PBB menunjukkan bahwa lebih dari 8 juta warga Suriah telah menjadi pengungsi internal atau menjadi pengungsi di negara lain sejak 2011.

Rezim Suriah mengadakan pemilihan presiden pada bulan Mei di mana pihak berwenang mengatakan Assad memenangkan 95,1 persen suara.