Muhammad Nazarudin Latief
16 Agustus 2020•Update: 16 Agustus 2020
Erdogan Cagatay Zontur
JAKARTA
Turki mengecam perjanjian pertahanan Prancis dan Administrasi Siprus Yunani, pada Sabtu.
Pemerintah Siprus Yunani, yang tidak mewakili seluruh pulau atau warga Siprus Turki, tidak kompeten dan berwenang membuat kesepakatan semacam itu, kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan.
“Kesepakatan tersebut bertentangan dengan Perjanjian 1960 dan keseimbangan yang ditetapkan oleh perjanjian ini. Ada juga risiko mengganggu upaya untuk memastikan stabilitas dan keamanan di Mediterania Timur, ”kata pernyataan itu.
Turki "di masa lalu membuat saran yang konstruktif dan positif agar wilayah tersebut menjadi wilayah kemakmuran dan stabilitas," tetapi "usulan tersebut ditolak oleh Yunani-Yunani Siprus."
"Langkah Prancis malah meningkatkan ketegangan, itu tidak dapat diterima. Latihan bersama dengan Administrasi Siprus Yunani dalam konteks ini dan mengerahkan pesawat militer bertentangan dengan Perjanjian 1960," kata kementerian itu.
“Kami mendukung reaksi dan pernyataan yang dibuat oleh otoritas Republik Turki Siprus Utara (TRNC) tentang masalah ini.
"Kami mengundang Prancis, Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB, untuk bertindak lebih bertanggung jawab atas masalah terkait Siprus yang ada dalam agenda PBB," tambah dia.
Kesepakatan itu berlaku efektif 1 Agustus tetapi diumumkan Sabtu.
Mediterania Timur
Awal pekan ini, Turki melanjutkan eksplorasi energi di kawasan Mediterania Timur setelah Yunani dan Mesir menandatangani kesepakatan pembatasan maritim yang kontroversial.
Kesepakatan itu dilakukan satu hari setelah Ankara mengatakan akan menunda eksplorasi minyak dan gas sebagai isyarat niat baik.
Setelah menyatakan kesepakatan Yunani-Mesir "batal demi hukum," Turki mengizinkan kapal penelitian seismik Oruc Reis untuk melanjutkan aktivitasnya di suatu area di dalam landas kontinen negara itu.
Kapal tersebut akan melanjutkan misi dua minggu hingga 23 Agustus bersama dengan kapal Cengiz Han dan Ataman.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan satu-satunya solusi untuk perselisihan itu adalah dialog dan negosiasi, dan mendesak Athena untuk menghormati hak-hak Turki.
Turki secara konsisten menentang upaya Yunani untuk mendeklarasikan zona ekonomi eksklusif yang berbasis di pulau-pulau kecil dekat pantai Turki, melanggar kepentingan Turki, negara dengan garis pantai terpanjang di Mediterania.
