Meryem Goktas dan Kemal Karadag
09 Juni 2018•Update: 10 Juni 2018
Meryem Goktas dan Kemal Karadag
ANKARA/KIRSEHIR
Turki pada Jumat mengecam Austria karena keputusannya untuk menutup tujuh masjid dan mengusir 40 imam masjid.
Dalam sebuah pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan "menyesalkan" langkah Austria terhadap masjid dan keputusan untuk tidak memberikan izin tinggal kepada para pemuka agama yang dikirim dari Turki ke Austria.
"Kami mengutuk politisi Austria, terutama Kanselir Kurz, karena mencoba mencapai kepentingan politik dari perkembangan yang mengkhawatirkan ini, daripada memerangi rasisme, islamophobia dan xenophobia dan kebangkitan ekstrim kanan," katanya.
“Sikap ideologis pemerintah Austria bertentangan dengan norma hukum universal, kebijakan kohesi sosial, hukum minoritas dan moralitas hidup bersama. Normalisasi dan pelarangan Islamophobia dan rasisme harus ditolak dengan pasti, ”tambahnya.
Pernyataan itu juga mengatakan langkah Austria juga berkontribusi pada munculnya Islamofobia dan rasisme di Eropa.
Dia menambahkan bahwa keputusan ini juga memengaruhi upaya berkelanjutan untuk menormalkan hubungan antara Turki dan Austria, dan keharmonisan masyarakat Turki di Austria.
Berbicara kepada wartawan di provinsi Kirsehir tengah setelah sholat Jumat, Wakil Perdana Menteri Bekir Bozdag menyebut langkah Austria itu "tidak dapat diterima".
Bozdag menggambarkan keputusan Austria tersebut sebagai "penghancuran kebebasan beragama dan hati nurani, dan nilai-nilai yang mendefinisikan Eropa".
Mencetak poin 'murah'
Bozdag mengatakan langkah Austria juga mencerminkan "pelanggaran Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia".
"Tidak mungkin bagi Turki untuk menerima ini," tambahnya.
Bozdag menilai bahwa keputusan pemerintah Austria akan sangat merusak negara Austria melalui munculnya Islamofobia, rasisme, ekstremisme dan diskriminasi.
Sebelumnya, pembantu presiden Turki, Ibrahim Kalin di akun Twitter-nya mengatakan langkah Austria untuk menutup tujuh masjid dan mengusir imam “adalah refleksi dari gelombang Islamofobia, rasis dan diskriminatif di negara ini”.
"Ini adalah upaya untuk menargetkan komunitas Muslim demi mencetak poin politik murahan," katanya.
Kalin mengatakan praktik "ideologis yang dibebankan pemerintah Austria melanggar prinsip-prinsip hukum universal, kebijakan integrasi sosial, hak minoritas dan etika koeksistensi".
"Upaya untuk menormalkan Islamophobia dan rasisme harus ditolak dalam semua alasan," tambahnya.
Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengatakan keputusan kontroversial Austria "menunjukkan titik bahwa beberapa negara dan politisi telah mencapai rasisme dan Islamaphobia"
Turki akan pertahankan ekspatriat
Cavusoglu mengatakan politisi Islamofobik rasis akan menyeret Eropa ke tepi jurang. Dia bersumpah untuk melawan ketidakadilan dan membela hak-hak ekspatriat Turki.
Sebelumnya pada hari Jumat, Kanselir Austria Sebastian Kurz mengumumkan bahwa tujuh masjid akan ditutup di negara itu sementara 40 imam akan diusir dengan alasan didanai asing.
Berbicara pada konferensi pers dengan Wakil Kanselir Heinz-Christian Strache dan Menteri Urusan Uni Eropa Gernot Blumel, Kurz mengatakan langkah itu merupakan bagian dari tindakan tegas terhadap "politik Islam".
Kurz mengatakan penyelidikan pada beberapa masjid dan asosiasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Urusan Agama telah disimpulkan, dan kegiatan di tujuh masjid harus dilarang dengan salah satu masjid di antaranya adalah milik Asosiasi Budaya Turki-Islam (ATIB). ).
Pada tahun 2015 ketika Kurz duduk sebagai menteri Austria untuk Eropa, integrasi dan urusan luar negeri, ia mendukung “hukum Islam” milik Austria - sebuah undang-undang yang, antara lain, melarang pendanaan luar negeri dari masjid dan imam di Austria.
Undang-undang kontroversial, yang akhirnya disahkan melalui parlemen, dimaksudkan untuk mengembangkan Islam dengan "karakter Eropa," menurut Kurz.
“Kami bertindak tegas dan aktif terhadap perkembangan yang tidak diinginkan dan pembentukan #parallelsociety - dan akan terus melakukannya jika ada pelanggaran terhadap hukum Islam,” tulis Kurz di akun Twitter-nya.
