Turki: 'Isu Khashogi tak hanya urusan Riyadh, Ankara'

Diyar Guldogan

ANKARA

Kasus pembunuhan jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi, adalah masalah yang lebih besar dari permasalahan menyangkut Turki dan Arab Saudi, kata juru bicara kepresidenan, Ibrahim Kalin pada Senin.

"Masalahnya bukan antara Turki dan Arab Saudi. Turki mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengungkap insiden di bawah hukum internasional dan nasional," kata Kalin pada konferensi pers di ibu kota Ankara.

"Masalahnya adalah untuk menjelaskan sebuah pembunuhan yang mengerikan," tambah dia.

Kalin mengatakan Turki telah melakukan penyelidikan yang sensitif dan komprehensif atas kasus Khashoggi, yang hilang sejak memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Setelah beberapa hari menyangkal mengetahui keberadaannya, Arab Saudi pada Sabtu mengklaim Khashoggi meninggal dalam perkelahian di dalam konsulat.

Pada hari hilangnya Khashoggi, 15 warga Saudi lainnya, termasuk beberapa pejabat, tiba di Istanbul dengan dua pesawat dan mengunjungi konsulat saat dia masih berada di dalam, menurut sumber-sumber kepolisian Turki.

Semua individu yang diidentifikasi telah meninggalkan Turki.

Tim gabungan Turki-Saudi menyelesaikan penyelidikan atas kasus ini pada Kamis pekan lalu setelah menggeledah kediaman konsul jenderal serta Konsulat Saudi di Istanbul.

"Sikap presiden kami (Recep Tayyip Erdogan) sangat jelas sejak awal. Tidak akan ada fakta yang terus tersembunyi mengenai insiden ini," tambah Kalin.

AS ucapkan terima kasih kepada Turki atas kesepakatan Suriah

Kalin mengingatkan wartawan bahwa Erdogan dan Presiden AS Donald Trump membahas kasus Khashoggi, perang melawan terorisme dan perkembangan terakhir di Suriah dalam panggilan telepon hari Minggu.

"Trump berterima kasih kepada presiden kami atas kesepakatan Idlib dan mengatakan 'Anda telah mencegah bencana kemanusiaan besar melalui kesepakatan di Idlib, di mana 3,5 juta orang hidup'," kata Kalin.

Pada bulan September, Erdogan dan rekan sejawatnya dari Rusia, Vladimir Putin setuju untuk membentuk zona demiliterisasi di Provinsi Idlib, barat laut Suriah.

Tentang perkembangan terbaru patroli bersama Turki-AS di Manbij, Suriah, Kalin mengatakan "pejabat AS telah mulai mengambil langkah yang diperlukan untuk mempercepat proses."

"Latihan bersama yang sedang berlangsung di Gaziantep (provinsi tenggara Turki) akan selesai dalam beberapa hari mendatang dan patroli bersama di sekitar Manbij akan segera dimulai."

Kesepakatan Manbij antara Turki dan AS berfokus pada penarikan pasukan teroris YPG/PKK dari kota di Provinsi Aleppo, Suriah utara, untuk menstabilkan wilayah tersebut.

Dalam lebih dari 30 tahun kampanye teror melawan Turki, PKK telah menewaskan 40.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak. YPG adalah cabang PKK di Suriah.

Kalin juga mengatakan Turki mengharapkan AS untuk menghapus sanksi mereka sesegera mungkin agar dapat berkontribusi pada normalisasi hubungan bilateral.

Dia menambahkan bahwa beberapa isu tetap menjadi masalah antara Ankara dan Washington, khususnya perjuangan melawan Organisasi Teror Fetullah (FETO).

Dia mengatakan Turki berharap AS dapat mengambil langkah konkrit mengenai FETO, PYD dan PKK.

FETO dan pemimpinnya di AS, Fetullah Gulen mengatur upaya kudeta yang gagal di Turki pada 25 Juli 2016, yang menyebabkan 251 orang tewas dan hampir 2.200 orang terluka.

Mediterania Timur

Kalin mengatakan kapal seismik Turki yang beroperasi di Mediterania Timur akan melanjutkan kegiatannya di wilayah tersebut.

Pada Kamis pekan lalu, sebuah kapal frigat Yunani yang mencoba mengganggu kapal seismik Turki Barbaros Hayreddin Pasa dihalangi oleh angkatan laut Turki.

Insiden itu memicu tanggapan segera dari para pejabat Turki, memperingatkan Yunani agar tidak mengambil tindakan di Laut Mediterania yang akan memicu ketegangan di kawasan itu.

"Turki tidak akan pernah menyerah terhadap haknya di Mediterania Timur yang dilindungi oleh hukum internasional," kata Kalin.

Pada Kamis, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Ankara akan terus menggunakan hak berdaulat dan yurisdiksinya, yang berasal dari hukum internasional, atas landas kontinennya dan meminta Yunani untuk menjauhkan diri dari tindakan yang akan menyebabkan eskalasi di wilayah tersebut.