Aynur Ekiz dan Mehmet Tosun
ANKARA
Wakil perdana menteri Turki Numan Kurtulmus membantah kaitan isu adanya pangkalan Turki di Qatar dengan ketegangan yang melanda wilayah Teluk.
Qatar diblokade sejak bulan lalu oleh negara-negara Arab termasuk Arab Saudi, UEA, Mesir, Bahrain dan Yemen, yang menuduh Doha campur tangan dalam urusan dalam negeri dan mendukung kelompok teror.
Pemerintahan Qatar membantah segala tuduhan tersebut dan mengecam pemblokiran tersebut yang merupakan pelanggaran hukum internasional.
Turki berjanji terus mendukung Qatar dan menyerukan agar Arab Saudi menghentikan sanksi-sanksi terhadap Qatar.
Bulan lalu, parlemen Turki mengesahkan dua rencana mengirim pasukan ke Qatar dan melatih pasukan mereka.
Kepada wartawan yang ditemuinya setelah perbincangan kabinet di Ankara, Kurtulmus mengatakan: "Mengaitkan krisis [Teluk] dengan pangkalan Turki sangat salah. Ketegangan dan perselisihan antar negara Teluk sangat tidak relevan dengan itu.
"Pangkalan militer Turki di Qatar bukan hanya untuk keamanan Qatar, namun juga untuk keamanan wilayah [Teluk]. Adanya pangkalan Turki disana merupakan bagian dari keamanan wilayah tersebut. Pasukan Turki akan tetap disana."
Wakil perdana menteri itu juga mengatakan krisis tersebut dapat berimbas pada negara-negara lain bila tidak cepat ditemukan solusi.
"Menghubungan krisis politik dengan krisis Arab Saudi-Qatar sangat salah. Bila ini dibiarkan berlanjut, krisis ini bisa menyebar ke negara lain."
Mengomentari perundingan unifikasi Siprus, Kurtulmus mengatakan: "Turki tidak akan mundur sebelum semua warga Turki terjamin keamanannya. Masalah peta dan tanah dapat ditangani dalam lingkup upaya Turki menjamin keamanan."
PBB mengupayakan kesepakatan damai untuk menyatukan Siprus dibawah naungan federal, yang juga dapat menetapkan masa depan hubungan Eropa dengan Turki, pemeran kunci dalam konflik.
Negara kepulauan Mediterania tersebut pecah sejak 1974, ketika upaya kudeta Yunani-Siprus diikuti kekerasan terhadap warga berkebangsaan Turki disana, dan intervensi Ankara sebagai penjamin kekuasaan.
"Turki tidak akan mengubah sikapnya," tambah Kurtulmus.
