Turki akan selidiki pelanggaran HAM di Karabakh

Emin Avundukluoglu

ANKARA

Parlemen Turki pada Selasa membentuk subkomite untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dimulai sejak 27 September ketika pasukan Armenia menargetkan pemukiman sipil Azerbaijan di Upper Karabakh.

"Sebagai komite, misi kami bukan untuk melihat kejahatan perang yang dilakukan, dan juga untuk meminta perhatian opini dunia terhadap korban sipil," kata Hakan Cavusoglu, kepala komite HAM parlemen Turki.

Sub-komite di bawah komite hak asasi manusia juga akan menyelidiki situasi warga Turki keturunan Armenia.

Cavusoglu mengatakan bahwa hak warga negara keturunan Armenia berada di bawah perlindungan hukum negara.

"Turki tidak akan pernah menerima pembangunan hubungan apapun antara warga [Armenia] kami termasuk ribuan orang Armenia yang bekerja secara ilegal di negara kami dan bentrokan [antara kedua negara]," ujar dia.

Pasukan Armenia melancarkan serangan rudal ke kota terbesar kedua Azerbaijan, Ganja, pada Minggu sekitar pukul 2 pagi waktu setempat meskipun wilayah itu berada di luar zona garis depan.

Serangan itu melanggar gencatan senjata antara kedua belah pihak dan melukai sedikitnya 35 warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak.

Setelah pertemuan di Moskow pada 10 Oktober, Azerbaijan dan Armenia menyetujui gencatan senjata kemanusiaan sehingga pihak yang bertikai bisa mengambil jenazah yang tersisa di medan perang Nagorno-Karabakh dan mengadakan pertukaran tahanan.

Hubungan antara dua negara pecahan republik Soviet itu tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, juga dikenal sebagai Upper Karabakh, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional.

Bentrokan perbatasan pecah pada 27 September, ketika pasukan Armenia menargetkan pemukiman sipil Azerbaijan dan posisi militer, yang menimbulkan banyak korban.

Empat Dewan Keamanan PBB dan dua resolusi Majelis Umum PBB serta banyak organisasi internasional menuntut penarikan pasukan pendudukan dari wilayah tersebut.

OSCE Minsk Group - diketuai bersama oleh Prancis, Rusia dan AS - dibentuk pada 1992 untuk menemukan solusi damai bagi konflik tersebut, tetapi tidak berhasil.