Secara resmi Libya minta bantuan militer pada Turki

Yumna Salmi

TUNIS

Menteri Dalam Negeri Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya yang sah dan diakui oleh PBB Fathi Bashagha pada Kamis mengatakan pihaknya akan meminta bantuan militer secara resmi kepada Turki.

Dalam konferensi pers di Tripoli, Bashagha mengatakan pihaknya memohon bantuan militer guna menghadapi pasukan Khalifa Haftar, komandan pasukan militer pemberontak, yang memerangi GNA.

Bashagha menuduh bahwa Haftar menyediakan pangkalan dan bandara ke pihak asing.

Dia menegaskan bahwa Turki, Tunisia, dan Aljazair akan membentuk aliansi bersama.

"Akan ada kerja sama besar antara Turki, Tunisia dan Aljazair, dan kami akan berada dalam satu aliansi dan upaya ini akan melayani rakyat kami, keamanan kami, stabilitas di kawasan."

Merujuk pada pertemuan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan Presiden Tunisia Kais Saied pada Rabu, Bashagha mengatakan: "Kami menyambut tiap inisiatif yang mencakup semua warga Libya serta inisiatif yang bernaung di bawah PBB."

"Kami (Turki dan Libya) harus menyatukan upaya untuk meluncurkan proses politik untuk gencatan senjata di Libya," tambah dia.

Pada April, pasukan Haftar meluncurkan kampanye militer untuk merebut Tripoli dari GNA, tetapi sejauh ini gagal untuk maju melampaui pinggiran kota.

Bashagha menggambarkan tindakan Haftar sebagai aksi "terorisme terang-terangan".

Sebelumnya pada Kamis, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan mosi untuk memperluas dukungan militer kepada "pemerintah sah" di Libya akan diajukan ke parlemen Turki pada 8 atau 9 Januari.

Erdogan menggarisbawahi tujuan pakta maritim dengan Libya bukan untuk merebut hak siapa pun, melainkan untuk mencegah perampasan hak Turki di Laut Mediterania.

Pada 27 November lalu, Ankara dan Pemerintah Kesepakatan Nasional Tripoli (GNA) di Tripoli menandatangani dua perjanjian terpisah, satu tentang kerja sama militer dan lainnya mengenai batasan maritim di Laut Mediterania.

Pakta kelautan itu menegaskan hak Turki di Mediterania Timur dalam menghadapi pengeboran sepihak oleh pemerintah Siprus Yunani, sekaligus menjelaskan Republik Turki Siprus Utara (TRNC) memiliki hak atas sumber daya di daerah tersebut.

Kesepakatan ini mulai berlaku pada 8 Desember.

Pada April, pasukan Haftar meluncurkan kampanye militer untuk merebut Tripoli dari GNA, tetapi sejauh ini gagal mencapai kemajuan.

Menurut PBB, lebih dari 1.000 orang tewas dan sedikitnya 5.000 terluka sejak operasi itu diluncurkan.

Sejak penggulingan pemerintahan Muammar Khaddafi pada 2011, dua poros kekuasaan yang saling bersaing muncul di Libya, satu di Libya Timur yang didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, dan satu lagi di Tripoli yang mendapat pengakuan PBB dan internasional.