Rakyat Iran optimistis Biden akan longgarkan sanksi

Muhammet Kurşun

TEHERAN

Pengumuman kandidat Partai Demokrat Joe Biden pada Sabtu mengalahkan petahana dari Partai Republik Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) menarik reaksi beragam di Iran.

Beberapa hari setelah pemilihan, Anadolu Agency melakukan wawancara dengan beberapa orang di depan Kedutaan Besar AS di Teheran, yang diduduki pada 4 November 1979 dan kini digunakan oleh Pasukan Pengawal Revolusi.

Iran sangat optimistis bahwa Biden akan kembali ke kesepakatan nuklir dan mengendurkan sanksi.

Negara itu mengalami masa-masa sulit selama 2,5 tahun setelah Presiden Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir pada Mei, dan menjatuhkan sanksi terhadap Teheran.

Masyarakat Iran berharap Joe Biden mencabut embargo terhadap negaranya.

Biden, yang pernah menjadi wakil presiden di bawah Presiden Barack Obama ketika kesepakatan 2015 diputuskan, mengatakan dia ingin menawarkan Teheran jalan kembali ke diplomasi.

Seorang mahasiswi Sumeyye Qazimi mengatakan pada Senin bahwa sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan keuangan akibat krisis ekonomi di negara tersebut.

“Saya kira kondisi ekonomi kita pasti akan lebih baik di era Biden. Karena pemilu AS juga akan berpengaruh pada pemilu Iran pada Juni 2021,” kata Qazimi seraya menekankan bahwa masa depan ekonomi sangat penting bagi para mahasiswa.

"Dengan Joe Biden, masalah ekonomi di Iran akan teratasi sampai batas tertentu," sebut dia.

Krisis mata uang membuat hidup lebih mahal di Iran yang telah terpukul oleh sanksi AS di tengah pandemi korona.

Qazimi menambahkan bahwa dirinya mengharapkan mata uang negaranya membaik setelah Joe Biden menjabat.

Mahasiswa lain Hasan Sasani mengatakan Trump memiliki permusuhan terhadap Iran, menekankan bahwa "Ada perbedaan antara Biden dan Trump."

“Jika kita bernegosiasi dengan AS dan menjalin hubungan, itu akan jauh lebih baik untuk negara kita. Kita tidak bisa mengisolasi diri kita dari dunia,” tambah Hasani.

Seorang pensiunan Iraj Huseini, yang melakukan perjalanan di kota dengan sepeda, meminta Iran untuk bernegosiasi ulang dengan AS dan menyelesaikan masalah.

"Saya tidak pernah ingin Trump bertahan, karena dia merusak dan mencampurkan segalanya," kata Huseini.

Saya pikir hasil yang baik akan diperoleh dengan pendekatan Biden, imbuh dia.

Di sisi lain, ada warga Iran yang pesimis juga tentang hubungan masa depan antara AS dan negara mereka.

Seorang pria religius konservatif Sajjad Hucceti mengatakan, "Kita seharusnya tidak mempercayai pemerintah AS dan siapapun presidennya tak akan berpengaruh untuk kita.

Para pejabat Iran menanggapi hasil pemilihan AS dengan sikap optimisme.

Segera setelah media AS mengumumkan Biden sebagai pemenang, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei berkomentar di Twitter untuk mengecilkan pengaruhnya terhadap kebijakan AS terhadap Iran dan kawasan.

“Terlepas dari hasilnya, satu hal yang sangat jelas: penurunan politik, sipil, moral rezim AS yang pasti,” cuit Khamenei.

Utusan Iran untuk Azerbaijan dan mantan juru bicara Kementerian Luar Negeri Syed Abbas Mousavi mengeluarkan pernyataan yang menekankan bahwa kebijakan Biden akan serupa dengan para pendahulunya.

Sementara sikap resmi Iran tetap bahwa tidak ada perbedaan antara Trump atau Biden, ada optimisme yang dijaga bahwa hal-hal dapat berubah di bawah presiden yang akan datang jika dia menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015.

Sebelumnya pada Sabtu, Presiden Hassan Rouhani mengatakan dia berharap pemerintah baru di Washington akan membalikkan halaman hubungan.

"Kami berharap pemerintahan AS berikutnya belajar dari pengalaman tiga tahun dan kembali ke komitmennya," kata dia, merujuk pada keluarnya AS dari kesepakatan nuklir pada Mei 2018.

Dengan nada rekonsiliasi, yang menunjukkan bahwa Teheran bersedia untuk berbicara, Rouhani menyatakan harapannya bahwa AS akan "memahami bahwa mereka tidak benar" dalam kebijakan terhadap Iran.

Ketegangan antara Iran dan AS telah meningkat sejak 2018 ketika Trump mengumumkan penarikan sepihak dari kesepakatan nuklir, diikuti dengan penerapan kembali sanksi.