Politik, Dunia

Putin tolak rencana AS untuk perpanjang sanksi Iran

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa sanksi untuk Iran tidak punya peluang untuk berhasil

Maria Elisa Hospita   | 16.07.2020
Putin tolak rencana AS untuk perpanjang sanksi Iran Presiden Rusia Vladimir Putin mengamati latihan angkatan laut dari kapal penjelajah rudal Marshal Ustinov di Laut Hitam pada 9 Januari 2020. Latihan tersebut melibatkan kapal perang dari Armada Laut Hitam Rusia bersama dengan beberapa kapal dari Armada Utara. Lebih dari 30 kapal perang dan 39 pesawat, termasuk beberapa pembom strategis Tu-95, ikut serta dalam latihan ini. (Alexei Druzhinin / Kantor Informasi dan Pers Presiden Rusia / Handout - Anadolu Agency)

Moscou

Elena Teslova

MOSKOW

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa sanksi untuk Iran tidak punya peluang untuk berhasil.

Hal itu disampaikannya saat berdiskusi dengan Kanselir Jerman Angela Merkel via telepon.

Putin juga mendesak pelestarian kesepakatan nuklir Iran 2015, yang juga dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang menurut Rusia adalah instrumen utama untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran.

"Presiden Rusia menekankan bahwa sanksi dan tekanan pada Teheran tidak punya dampak, sehingga kita harus mempertahankan Rencana Aksi Bersama Komprehensif yang disetujui oleh Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB," kata Kremlin dalam sebuah pernyataan.

Pada 30 Juni, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mendesak DK PBB untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran dan memperingatkan bahwa mengakhiri embargo akan membahayakan stabilitas di Timur Tengah.

Di sisi lain, Pompeo memperingatkan bahwa Iran dapat membeli jet tempur Rusia dan meningkatkan armada kapal selamnya jika embargo berakhir.

Putin dan Merkel juga membahas situasi terkini di Libya dan sepakat bahwa krisis di Libya harus diselesaikan dengan metode politik dan diplomatik melalui dialog antar-Libya seperti yang disepakati dalam Konferensi Berlin.

Libya telah menghadapi gejolak akibat perang saudara sejak kematian penguasa Muammar Khadaffi pada 2011.

Kemudian, pada 2015, pemerintah Libya didirikan di bawah perjanjian yang dipimpin oleh PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang tak kunjung tercapai karena serangan pasukan pendukung panglima perang Khalifa Haftar.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.