19 September 2017•Update: 19 September 2017
Ilkay Guder
NEW YORK
Presiden Turki dan Perdana Menteri Irak mendiskusikan rencana referendum kontroversial di utara Irak pada Senin malam, kata seorang sumber dari kantor kepresidenan Turki.
Ia mengatakan, Recep Tayyip Erdogan dan Haidar al-Abadi berdiskusi lewat telepon.
Diskusi ini dilakukan hanya sepekan menjelang referendum kemerdekaan yang rencananya akan diadakan pada 25 September di utara Irak.
Kedua pimpinan negara tersebut menekankan pentingnya integritas teritorial Irak dan sepakat bahwa pelaksanaan referendum hanya akan menambah ketegangan di wilayah tersebut.
Sumber tersebut menambahkan, keduanya juga sepakat dengan keputusan Mahkamah Agung Irak pada Senin untuk menunda referendum.
Erdogan dan al-Abadi juga membahas perkembangan perang melawan terorisme, terutama Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan Daesh.
Turki, Amerika Serikat, Iran, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung Baghdad untuk menentang rencana referendum di wilayah utara Irak yang dikuasai oleh Pemerintah Regional Kurdistan (KRG), dan menilai pelaksanaan pemungutan suara akan mengganggu operasi melawan Daesh.
Presiden KRG Masoud Barzani sebelumnya mengatakan bahwa jika hasil pemungutan suara menyatakan "setuju", ini bukan berarti sebuah deklarasi kemerdekaan, namun akan mengarah kepada perundingan dengan Baghdad.