29 Agustus 2017•Update: 29 Agustus 2017
Hajer M’tiri
ILE DE FRANCE, Prancis
Presiden Prancis Emmanuel Macron menggelar konferensi internasional untuk membahas penyelesaian migrasi ilegal dari Afrika ke Eropa.
Para pimpinan negara dari Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol bertemu dengan pimpinan dari negara-negara Afrika, yakni Libya, Nigeria, dan Chad, untuk mendiskusikan langkah-langkah penyelesaian migrasi ilegal melintasi Laut Mediterania.
Tokoh-tokoh senior Uni Eropa (UE) juga hadir dalam konferensi tersebut.
Dalam pernyataan bersama, mereka mengatakan bahwa mereka telah “sepakat untuk memperkuat kerja sama untuk mengatasi akar permasalahan, mencegah keberangkatan, memaksimalkan penanganan mereka untuk memulangkan imigran ke negara asalnya, serta implementasi yang lebih baik dari kesepakatan migrasi”.
Rencana kerja mencakup peningkatan pengawasan dan pengamanan perbatasan di sepanjang jalur migran, skema untuk menciptakan lapangan kerja sebagai alternatif bagi orang-orang yang terlibat dalam penyelundupan imigran, peningkatan stabilitas di Libya, serta meningkatkan bantuan ke negara-negara transit.
Dalam konferensi pers gabungan, Macron mengatakan bahwa ia menginginkan permintaan suaka ditangani di Libya, Chad, dan Nigeria untuk mengidentifikasi orang-orang “yang memiliki hak atas suaka” agar “ditempatkan di wilayah-wilayah yang dianggap aman di Nigeria dan Chad, di bawah pengawasan UNHCR, sesegera mungkin”.
‘Masalahnya adalah kemiskinan’
Tahun ini, lebih dari 2.400 orang tewas karena mencoba menyeberang ke Eropa melewati Mediterania, kata Organisasi Internasional untuk Migrasi.
Baik Presiden Republik Chad dan Nigeria mengatakan bahwa penyelesaian masalah “migrasi ilegal” sangat memerlukan sokongan dana yang lebih dari negara-negara mitra Eropa.
“Pembangunan akan selalu menjadi masalah yang mendasar, karena membutuhkan sumber daya,” kata Presiden Chad Idriss Deby, sambil menekankan perlunya solusi jangka panjang.
Kedua pimpinan menegaskan bahwa “masalahnya adalah kemiskinan”, sebagai sebuah kesimpulan yang didukung oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Federica Mogherini.
Mogherini menegaskan tidak ada “Rencana Marshall baru” dan negara-negara anggota UE telah menginvestasikan EUR 20 miliar (USD 2,4 miliar) di Afrika setiap tahunnya.
