Pemberontak Houthi usulkan gencatan senjata

Mohamed al-Samei dan Murad al-Arifi

SANAA

Salah satu pimpinan kelompok pemberontak Houthi pada Selasa mengungkapkan rencana untuk melakukan gencatan senjata dengan menunda semua aktivitas militer di Yaman.

Melalui unggahan Twitter, Mohamed Ali al-Houthi, pimpinan kelompok yang menamai diri Komisi Revolusi Tinggi, menyerukan "solusi politik" untuk konflik yang sudah berlangsung selama empat tahun ini.

"Inisiatif kami termasuk instruksi dari partai-partai resmi di Yaman [merujuk peada institusi-institusi milik Houthi] untuk menunda semua operasi militer dan angkatan laut untuk jangka waktu yang spesifik dan dapat diperbarui," kata dia.

Al-Houthi juga berharap koalisi pimpinan Saudi -- yang dibentuk pada 2015 untuk melawan gerakan pemberontakan ini -- akan melakukan hal serupa "bila mereka menginginkan perdamaian untuk masyarakat Yaman."

Pada Rabu pagi, al-Houthi mencuit lagi, berkata bahwa mereka telah menunda operasi angkatan laut selama dua pekan.

"Gencatan senjata sepihak ini dimulai malam ini pukul 00.00 (2100GMT) dan akan berlanjut hingga 15 Agustus pada 00.00 (2100GMT). Meskipun begitu, bila ada respons positif dari pasukan koalisi, gencatan senjata ini bisa diperpanjang," ujar dia.

Pemerintah Yaman, yang saat ini berpusat di kota pesisir Aden dan didukung oleh koalisi pimpinan Arab Saudi, belum memberikan jawaban resmi atas ajakan gencatan senjata ini.

Meski begitu, pemerintah sebelumnya sering berkata tidak akan bernegosiasi dengan kelompok pemberontak tersebut sampai Houthi menyerahkan Pelabuhan Al-Hudaydah di Laut Merah.

Houthi sejauh ini menolak penarikan kekuasaan atas Al-Hudaydah, namun berkata siap menerima pengawasan dari PBB di pelabuhan strategis tersebut.

Di awal bulan ini, Utusan Khusus PBB untuk Yaman Martin Griffiths mengajukan rencana agar Houthi menarik diri dari Al-Hudaydah, sehingga pasukan polisi Yaman dan pengamat dari PBB bisa mengisi kekosongan kekuasaan.

Pada Juni, pasukan pemerintah Yaman dibekingi oleh koalisi pimpinan Saudi meluncurkan operasi militer besar-besaran untuk mengambil kembali Al-Hudaydah dan pelabuhannya dari tangan pemberontak.

Namun Uni Emirat Arab, anggota koalisi tersebut, kemudian mengumumkan jeda dalam operasi itu guna membujuk Houthi supaya secara sukarela meninggalkan provinsi di pesisir tersebut.

Yaman masih hancur akibat kekerasan yang terjadi pada 2014, ketika pemberontak Syiah Houthi menguasai sebagian besar negara tersebut, termasuk Ibu Kota Sanaa, memaksa pemerintahannya yang pro-Saudi memindahkan pusat kekuasaan ke Aden.

Konflik ini memanas pada 2015 ketika Arab Saudi dan sekutu-sekutu Sunni-nya meluncurkan serangan udara di Yaman untuk merebut kembali daerah yang dikuasai Houthi.

Perang ini menghancurkan infrastruktur Yaman, termasuk sistem kesehatan dan sanitasi, membuat PBB menjabarkan situasi ini sebagai "salah satu bencana kemanusiaan yang terparah di era modern".