Parlemen Libya kecam deklarasi sepihak Haftar

Hamdi Moussa, Ali Semerci

TRIPOLI

Parlemen Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya mengecam keputusan komandan perang Khalifa Haftar yang mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa Libya.

"Mereka mempermainkan masa depan negeri ini. Kami mengajak semua warga mencegah negara ini jatuh ke tangan diktator lagi dan menjaga kesatuan kita," tegas Ketua Parlemen Libya Hamouda Sayala usai sidang parlemen.

Lewat sebuah pernyataan, parlemen juga menegaskan dukungan mereka untuk inisiatif politik damai yang bertujuan menjaga kesatuan negara.

Mereka menyerukan negara-negara yang mendukung Haftar untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat Libya, sekaligus mendesak komunitas internasional agar mengambil tindakan terhadap kejahatan Haftar.

Pada Senin, Haftar secara sepihak mendeklrasikan dirinya sebagai penguasa Libya.

Dalam sebuah video, dia menunjukkan unjuk rasa di jalan-jalan di daerah kekuasaannya, sekaligus mengklaim bahwa dia "menerima mandat rakyat Libya" untuk memerintah negara itu.

Haftar juga mengatakan bahwa perjanjian yang ditandatangani antara pihak-pihak yang bertikai di Libya di bawah naungan PBB sudah tidak berlaku lagi.

Di bawah perjanjian tersebut, GNA yang diakui PBB dibentuk untuk mengelola proses transisi kekuasaan di Libya. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 2015 di Maroko.

Sejak lengser dan wafatnya penguasa Muammar Khadafi pada 2011, dua kursi kekuasaan muncul di Libya: Khalifa Haftar yang berbasis di Libya Timur dan didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab; dan GNA di Tripoli yang diakui PBB dan komunitas internasional.

Tentara Nasional Libya (LNA) Haftar melancarkan serangan untuk merebut Tripoli sejak April lalu.

Serangan tersebut telah menyebabkan kekacauan dan pertumpahan darah.

*Ditulis oleh Firdevs Bulut