Aamir Latif
KARACHI, Pakistan
Dana Moneter Internasional (IMF) sepakat untuk menyediakan paket dana talangan sebesar USD6 miliar (Rp.86,3 triliun) kepada Pakistan yang kekurangan uang untuk menopang ekonomi di tengah situasi sulit, yang menurut para analis akan semakin meningkatkan inflasi dan tarif utilitas.
Penasihat keuangan Pakistan Abdul Hafeez Shaikh, yang secara efektif bertindak sebagai menteri keuangan. mengatakan kepada wartawan bahwa kedua pihak telah merampungkan paket pada putaran terakhir perundingan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan di ibu kota Islamabad, Minggu.
Diluar dari paket IMF tersebut, Shaikh mengatakan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) akan memberikan tambahan dana sebesar USD2-3 miliar kepada Islamabad.
IMF mengkonfirmasi laporan itu dalam sebuah pernyataan, mengatakan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan Islamabad, yang akan dipresentasikan di hadapan dewan eksekutif IMF untuk mendapatkan persetujuan resmi.
"Tim IMF telah mencapai kesepakatan tingkat staf tentang kebijakan ekonomi yang dapat dibantu dengan Perpanjangan Pengaturan Dana (EFF) 39 bulan sekitar USD6 miliar," tulis pernyataan itu.
Organisasi keuangan itu mengungkapkan bahwa Pakistan sedang menghadapi lingkungan ekonomi yang menantang, dengan pertumbuhan yang tidak bergairah, inflasi dan hutang yang tinggi serta posisi eksternal yang lemah
“EFF bertujuan untuk mendukung agenda reformasi makroekonomi dan struktural yang ambisius dari otoritas selama tiga tahun ke depan. Ini termasuk meningkatkan keuangan publik dan mengurangi utang publik melalui kebijakan pajak dan reformasi administrasi untuk memperkuat mobilisasi pendapatan dan memastikan distribusi yang lebih adil dan transparan dari beban pajak,” tambah IMF.
Berdasarkan perjanjian tersebut, pemerintah tidak akan lagi mengontrol nilai Dolar terhadap Rupee Pakistan.
Sebaliknya, hal itu akan ditangani oleh pasar terbuka.
Selain itu, pemerintah akan mulai menarik pengecualian yang diberikan terhadap berbagai pajak sebesar sekitar PKR350 miliar dalam anggaran 2019-2020, lansir harian lokal berbahasa Inggris Pakistan Today.
Menurut surat kabar itu, kedua pihak juga sepakat bahwa Pakistan akan meningkatkan biaya listrik dan gas untuk konsumen dalam anggaran berikutnya.
Bergulat dengan defisit transaksi berjalan kolosal sebesar USD18 miliar, pemerintahan Perdana Menteri Imran Khan mendekati IMF untuk mendapatkan dana talangan pada Agustus tahun lalu.
Hal itu dilakukan di tengah pergantian dalam internal tim keuangannya, yang gagal menahan peningkatan defisit transaksi berjalan, defisit anggaran dan penurunan tingkat pertumbuhan dari devaluasi tajam Rupee terhadap Dolar dalam 9 bulan terakhir.
Pada 4 Mei, pemerintah menunjuk seorang staf IMF sebagai Gubernur Bank Negara Pakistan, sebuah langkah yang oleh oposisi dipandang sebagai pengalihdayaan ekonomi ke IMF.
Baru-baru ini, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) juga telah mengumumkan akan memberikan dana talangan masing-masing USD6 miliar untuk Pakistan.
Utang luar negeri Islamabad saat ini mencapai hampir USD100 miliar, di mana sebagian besar dipinjam dari Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, Bank Pembangunan Islam, Amerika Serikat, China, Prancis, dan negara-negara lain.
*Islamuddin Sajid berkontribusi pada berita ini dari Islamabad.
news_share_descriptionsubscription_contact

