Pakistan desak WHO umumkan darurat kesehatan di Kashmir

Diyar Guldogan

ANKARA

Menteri luar negeri Pakistan pada Selasa menyerukan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menyatakan "darurat kesehatan" di Jammu dan Kashmir yang telah menghadapi pembatasan komunikasi sejak 5 Agustus.

Shah Mahmood Qureshi dalam sebuah pernyataan resmi mengatakan kepada Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bahwa orang-orang di Kashmir menghadapi aturan jam malam yang kejam sejak pemerintah India mencabut status khusus wilayah mayoritas Muslim itu bulan lalu.

Qureshi juga meminta Tedros untuk memainkan perannya dalam memberikan layanan kesehatan dasar kepada 15 juta warga Kashmir, menurut pernyataan dari misi permanen Pakistan ke PBB.

"Menteri luar negeri juga menekankan perlunya menyatakan darurat kesehatan di IOJK [Jammu dan Kashmir yang diduduki India]," kata pernyataan itu setelah pertemuan di sela-sela sidang reguler ke-42 Dewan HAM PBB di Jenewa.

Jammu dan Kashmir mengalami blokade komunikasi sejak 5 Agustus, yakni ketika India mengubah status quo negara bagian itu.

Pemerintah India kemudian memberlakukan pemadaman komunikasi total di wilayah tersebut untuk menghalangi demonstrasi dan menggagalkan pemberontakan.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International telah berulang kali meminta India untuk mencabut pembatasan dan membebaskan tahanan politik.

Sejak 1947, Jammu dan Kashmir diberi hak khusus untuk memberlakukan hukumnya sendiri.

Ketentuan tersebut juga melindungi hukum kewarganegaraannya, yang melarang orang luar untuk menetap atau memiliki tanah di wilayah tersebut.

Jammu dan Kashmir itu dikuasai oleh India dan Pakistan sebagian dan diklaim oleh keduanya secara penuh.

Sejak berpisah pada 1947, India dan Pakistan telah berperang sebanyak tiga kali - pada 1948, 1965 dan 1971 - dua di antaranya memperebutkan Kashmir.

Sejumlah kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir berperang melawan pasukan India untuk memperjuangkan kemerdekaan, atau untuk bersatu dengan negara tetangga Pakistan.

Menurut sejumlah organisasi hak asasi manusia, ribuan orang tewas akibat konflik di wilayah itu sejak 1989.