Gozde Bayar
28 Agustus 2023•Update: 30 Agustus 2023
ANKARA
Otoritas militer Niger memutus pasokan air dan listrik ke Kedutaan Besar Prancis di ibu kota Niamey dan juga tidak mengizinkan pengiriman makanan ke kedutaan itu, menurut beberapa laporan di media sosial pada Minggu.
Para pemimpin negara tersebut juga telah mengambil tindakan serupa di konsulat Prancis di Zinder, kata laporan tersebut.
Presiden Komite Dukungan Nasional untuk Dewan Nasional Perlindungan Negara (CNSP), Elh Issa Hassoumi Boureima, telah meminta semua lembaga yang bekerja sama dengan pangkalan Prancis di Niger untuk menghentikan semua pasokan air dan listrik serta produk makanan, kata laporan tersebut.
Selain itu, setiap mitra yang terus membantu Prancis dalam proses penyediaan barang dan jasa akan dianggap “musuh rakyat yang berdaulat,” tambah laporan tersebut.
Laporan media itu muncul setelah batas waktu dua hari yang diberikan oleh pemerintah militer kepada duta besar Prancis untuk meninggalkan negara itu, yang telah berakhir pada hari Minggu.
Di tengah ketegangan yang meningkat dalam beberapa minggu setelah tergulingnya Presiden Mohamed Bazoum yang terpilih secara demokratis di negara Afrika Barat, Kementerian Luar Negeri pemerintahan militer memberi waktu 48 jam kepada Duta Besar Sylvain Itte untuk “meninggalkan wilayah Niger.”
Niger dilanda kekacauan pada tanggal 26 Juli ketika Jenderal Abdourahamane Tchiani, mantan komandan pengawal presiden, memimpin intervensi militer yang menggulingkan Presiden Bazoum.
Prancis melancarkan operasi awal bulan ini untuk mengevakuasi warganya serta warga negara lainnya dari Niamey.