07 Juli 2017•Update: 07 Juli 2017
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Fatwa yang dikeluarkan ulama Saudi yang mendukung langkah pemerintah kerajaan Saudi untuk mengisolasi Qatar sama sekali tidak memiliki landasan normatif, filosofis, dan juga sosiologis yang diperlukan dalam pengeluaran fatwa.
Begitupun juga tidak ada landasan secara dalil naqli yang berasal dari Al-Qur’an ataupun Hadits yang memperbolehkan pemutusan tali silaturahim dengan sesama manusia, khususnya terhadap sesama Muslim.
Pandangan ini disampaikan oleh Ketua Bidang Kerja Sama Internasional dan Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia Muhyiddin Junaidi. “Fatwa yang dikeluarkan ulama Saudi salah alamat dan salah besar. Sesama Muslim harus saling tolong menolong. Konflik ini sangat menguntungkan Israel,” kata dia kepada Anadolu Agency, Jum'at (7/7) di Jakarta.
Menurutnya, secara akal sehat pemanfaatan ulama, fatwa, dan tokoh agama untuk mendukung tindakan isolasi ini tidak tepat dan salah sasaran karena alasan embargo masih tidak jelas dengan tuduhan sepihak bahwa Qatar mendukung terorisme dan menyembunyikan kelompok radikal dan ekstrimis.
“UEA sebenarnya juga melakukan hal yang sama seperti yang dituduhkan terhadap Qatar. Kalau memberikan dukungan terhadap HAMAS itu tanggung jawab moral agama terhadap perjuangan Palestina dari penjajahan Israel. Apalagi memasukkan HAMAS sebagai teroris itu adalah keinginan Israel.”
Muhyiddin menegaskan bahwa fatwa ulama Saudi sangat tidak relevan dan cenderung berperan hanya sebagai legitimasi terhadap langkah politik kerajaan.
“Anehnya yang mendapatkan keuntungan dari fatwa tersebut bukan Muslim, melainkan AS dan Israel yang diuntungkan secara ekonomi karena banyak mendapatkan kontrak pembuatan pesawat tempur yang dibuat Marten Lockheed dan The Rafael Advanced Defense Systems dari Israel,” jelasnya.
Ia menyayangkan pemerintah negara Timur Tengah tidak menyadari bahwa mereka hanya dijadikan boneka AS untuk menekan Qatar.
“Pemicu utama dari embargo tersebut sebenarnya adalah keengganan Qatar untuk menandatangani kontrak besar dengan AS saat kunjungan Donald Trump ke Riyadh. Embargo Qatar merupakan keserakahan Donald Trump untuk meraih dana dari negara-negara Teluk guna perbaikan ekonomi AS.”
