Konferensi Libya dukung pemilu 24 Desember sesuai kesepakatan

Faruk Zorlu

ANKARA

Konferensi Libya kedua berakhir di Berlin pada Rabu dengan deklarasi akhir yang menegaskan perlunya mengadakan pemilihan umum di negara Afrika Utara itu, seperti yang sudah disepakati sebelumnya.

“Pemilihan Presiden dan Parlemen Nasional yang dijadwalkan pada 24 Desember 2021 harus diadakan sebagaimana disepakati dalam peta jalan yang diadopsi oleh Forum Dialog Politik Libya (LPDF) di Tunis pada November 2020, dan hasilnya harus diterima oleh semua. Pengaturan konstitusional dan legislatif harus diadopsi," bunyi deklarasi tersebut.

Konferensi yang diselenggarakan oleh Jerman untuk kedua kalinya itu membahas proses politik Libya, pemilu 24 Desember, dan penarikan semua pasukan asing dan tentara bayaran dari negara itu dengan partisipasi aktor internasional, termasuk Turki.

Diselenggarakan di bawah naungan PBB dan Jerman, pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Kepresidenan Libya Mohammed al-Menfi dan Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibeh, Utusan Khusus PBB untuk Libya Jan Kubis, dan para menteri luar negeri negara-negara peserta.

Pernyataan itu juga menyerukan penarikan semua pasukan asing dan tentara bayaran dari Libya.

"Semua pasukan asing dan tentara bayaran harus ditarik dari Libya tanpa penundaan," kata pernyataan tersebut.

Perjanjian kerja sama keamanan 2019 antara Turki dan Libya telah dipuji karena membantu mengakhiri perang saudara di negara itu dan mempromosikan perdamaian dan persatuan di bawah pemerintahan yang sah.

Komunike tersebut juga menggarisbawahi pentingnya menangani dan menyelesaikan penyebab konflik, dengan mengatakan bahwa sektor keamanan perlu "direformasi dan ditempatkan di bawah otoritas dan pengawasan sipil yang terpadu".

Selain itu, alokasi sumber daya yang transparan dan adil harus dijamin di seluruh negeri.

“Pelanggaran hak asasi manusia serta pelanggaran hukum humaniter internasional harus ditangani dan proses rekonsiliasi nasional yang inklusif, komprehensif, dan berbasis hak serta keadilan transisional perlu dimulai. Dialog intra-Libya yang inklusif harus dilanjutkan,” tambah mereka.

Para peserta mengulangi dan menegaskan kembali komitmen mereka yang pertama kali dibuat pada konferensi Berlin pada Januari 2020.

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa pejuang asing dan tentara bayaran harus meninggalkan Libya, tetapi pasukan ini tidak boleh disamakan dengan pasukan sah yang melatih militer Libya di bawah perjanjian dengan pemerintah yang sah.