Kanada: Malala boleh mengajar di Quebec jika mau lepaskan hijab

Barry Ellsworth

TRENTON, Kanada

Menteri Pendidikan Quebec Jean-Francois Roberge mengatakanan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Malala Yousafzai boleh mengajar di provinsi Quebec, Kanada, jika dia bersedia melepaskan hijabnya.

Quebec baru-baru ini memberlakukan RUU 21 yang melarang pegawai pemerintah mengenakan simbol agama ketika berhadapan dengan masyarakat, termasuk guru, perawat dan sopir bus.

Pada Jumat, Roberge mengunggah sebuah foto di Twitter yang menunjukkan dia berdiri bersama aktivis Pakistan sekaligus warga negara kehormatan Kanada tersebut.

Foto diambil pada sesi perencanaan G20 yang mereka hadiri bersama di Perancis. Ironisnya, kedua tokoh mendiskusikan akses ke pendidikan.

Gambar itu mengundang kritikan dan komentar pedas di media sosial, menyinggung soal RUU 21.

"Tuan Roberge, bagaimana tanggapan Anda jika Nona Yousafzai ingin menjadi guru di Quebec?” tanya seorang wartawan, Salim Nadim Valji, melalui Twitter.

Roberge menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa akan menjadi suatu "kehormatan besar" jika Malala mengajar di Quebec, tetapi seperti di negara-negara terbuka dan toleran lainnya, para guru tidak bisa memakai simbol agama ketika mereka menjalankan fungsi mereka.

Malala selamat dari peluru Taliban yang bersarang di kepalanya pada 2012 karena berani angkat suara untuk pendidikan anak perempuan.

Serangan kejam terhadap Malala, yang saat itu berusia 15 tahun, memicu kemarahan di Pakistan dan dunia.

“Apakah Anda memberi tahu dia bahwa di Quebec, wanita yang berpakaian seperti Malala tidak memiliki akses ke pekerjaan tertentu di layanan publik? Semua berkat pemerintah Anda,” kata pengguna Twitter lain dalam sebuah tulisan yang mencerminkan opini banyak orang.

Akhir bulan lalu, Roberge mengatakan meskipun hukum harus dihormati di sekolah, tidak akan ada pengawas yang dikirim untuk menegakkan RUU 21 itu.

Asosiasi Kebebasan Sipil Kanada dan Dewan Nasional Muslim Kanada melancarkan Gugatan hukum terhadap RUU 21 .

Kelompok-kelompok itu berpendapat bahwa RUU 21 secara tidak adil menargetkan wanita Muslim.