Jerman desak kesepakatan yang adil di Mediterania Timur
Negosiasi politik harus dimulai secepat mungkin, kata Menteri Pertahanan Jerman Annegret Kramp-Karrenbauer
Agnes Szucs
BRUSSELS
Menteri pertahanan Jerman pada Rabu mendesak negara-negara di Mediterania Timur membuat kesepakatan yang adil yang melibatkan semua pihak untuk menyelesaikan ketegangan di kawasan itu.
"Itu lebih berarti daripada ketegangan antara negara-negara bertetangga, itu berpengaruh pada kerja sama kami," kata Annegret Kramp-Karrenbauer kepada wartawan setelah pertemuan para menteri pertahanan Uni Eropa di Berlin.
Menurut Kramp-Karrenbauer, Uni Eropa perlu "bekerja secepat mungkin untuk meredakan ketegangan dan mengubahnya menjadi sebuah negosiasi."
Diplomasi Eropa bertujuan untuk mencapai "kesepakatan yang adil dengan semua pihak yang terlibat" yang menyiratkan "proses yang sulit dan rumit," tambah dia.
Kramp-Karrenbauer juga mengatakan dia sepakat dengan rekan-rekannya dari Yunani dan pemerintahan Siprus Yunani bahwa kekhawatiran eskalasi yang tidak disengaja perlu diredakan terlebih dahulu untuk memulai negosiasi politik.
Menteri luar negeri UE juga akan membahas masalah ini pada Kamis dan Jumat, bersama dengan situasi di Belarusia, Libya, strategi Uni Eropa terhadap Rusia, dan implikasi geopolitik dari pandemi virus korona.
Yunani mempermasalahkan eksplorasi energi Turki saat ini di Mediterania Timur, mencoba untuk mengklaim wilayah maritim Turki berdasarkan pulau-pulau kecil di dekat pantai Turki.
Turki - negara dengan garis pantai terpanjang di Mediterania - telah mengirimkan kapal bor untuk mengeksplorasi energi di landas kontinennya, karena Turki dan Republik Turki Siprus Utara (TRNC) memiliki hak di wilayah tersebut.
Dialog untuk membagikan sumber daya ini secara adil akan menguntungkan semua pihak, ungkap otoritas Turki.
Selama pertemuan dengan Menlu Jerman Heiko Maas yang berusaha untuk meredakan perselisihan di Mediterania, Menlu Turki Mevlut Cavusoglu pada Selasa menyatakan kesediaannya untuk terlibat dalam dialog tetapi juga keberatan atas pengabaian hukum internasional oleh Yunani dan peningkatan ketegangan di wilayah tersebut.
