Maria Elisa Hospita
28 April 2020•Update: 28 April 2020
Enes Canli
ANKARA
Panglima perang Khalifa Haftar secara sepihak mendeklrasikan dirinya sebagai penguasa LIbya.
Dalam sebuah video, dia menunjukkan unjuk rasa di jalan-jalan di daerah kekuasaannya, sekaligus mengklaim bahwa dia "menerima mandat rakyat Libya" untuk memerintah negara itu.
Haftar juga mengatakan bahwa perjanjian yang ditandatangani antara pihak-pihak yang bertikai di Libya di bawah naungan PBB sudah tidak berlaku lagi.
Di bawah perjanjian tersebut, Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB dibentuk untuk mengelola proses transisi kekuasaan di Libya. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 2015 di Maroko.
Haftar dan sekutu politiknya pun berupaya mencegah perjanjian ini diberlakukan.
Sejak lengser dan wafatnya penguasa Muammar Khadaffi pada 2011, dua kursi kekuasaan muncul di Libya: Khalifa Haftar yang berbasis di Libya Timur dan didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab; dan GNA di Tripoli yang diakui PBB dan komunitas internasional.
Tentara Nasional Libya (LNA) Haftar melancarkan serangan untuk merebut Tripoli sejak April lalu.
Serangan tersebut telah menyebabkan kekacauan dan pertumpahan darah.
