22 September 2017•Update: 24 September 2017
Canberk Yuksel
NEW YORK
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis malam menentang rencana referendum Pemerintah Regional Kurdi (KRG) yang akan dilaksanakan pekan depan karena potensi destabilisasi.
Referendum tersebut terutama akan berdampak pada perang melawan Daesh dan juga dapat mengganggu upaya untuk pemulangan tiga juta pengungsi.
Anggota dewan yang mendukung dan menghormati kedaulatan, integritas teritorial, dan kesatuan Irak, mendesak semua permasalahan antara pemerintah Baghdad dengan pemerintah Erbil untuk diselesaikan melalui dialog dan kompromi yang terstruktur yang didukung oleh masyarakat internasional.
Rencana KRG untuk melaksanakan referendum telah mendapat kencaman dari beberapa pimpinan negara.
Amerika Serikat telah menyatakan bahwa pihaknya "menentang keras" pelaksanaan referendum.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Ankara akan memberikan sanksi jika referendum tetap dilaksanakan.
Kamis, Erdogan dan Presiden AS Donald Trump juga telah sepakat bahwa pemungutan suara tersebut seharusnya tidak dijalankan, kata kantor kepresidenan Turki.
Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menghubungi Presiden Masoud Barzani dan memintanya untuk membatalkan rencana pemungutan suara.
Warga yang tinggal di wilayah otonomi KRG dijadwalkan akan memberikan suara pada 25 September.
