Chandni
28 Maret 2018•Update: 29 Maret 2018
Michael Hernandez
WASHINGTON
Negara bagian California menggugat administrasi Donald Trump karena keputusannya meminta responden sensus 2020 informasi mengenai status kewarganegaraan mereka, kata Jaksa Agung Xavier Becerra pada Selasa.
"Selama Perang Dunia II, pemerintah federal menggunakan data #Sensus untuk mengidentifikasi keluarga Jepang-Amerika untuk diasingkan," kata Becerra di Twitter. "Tapi administrasi #Trump gagal belajar dari sejarah. Mereka gagal mempelajari konsekuensi menakut-nakuti orang..."
Gugatan yang diajukan Senin malam adalah perkembangan terakhir sementara California dan Washington saling melayangkan gugatan.
Administrasi Trump sebelumnya menggugat California karena menolak untuk membantu upaya imigrasi federal.
Namun keputusan Senin malam oleh Departemen Perdagangan untuk memasukkan perihal kewarganegaraan dalam sensus 2020 mendorong California mengambil tindakan hukum.
California mengatakan khawatiran bahwa responden yang harus memverifikasi status hukum mereka dapat memilih untuk tidak mengikuti sensus, dan kemudian mengakibatkan perhitungan jumlah populasi yang tidak akurat.
"Hasil sensus yang akurat membantu kami memberikan jasa dan layanan yang bermanfaat bagi setiap warga California. Sensus merupakan tulang punggung untuk merencanakan bagaimana kami menggunakan uang pajak," kata Becerra dalam pernyataannya.
Departemen Perdagangan mengatakan pertanyaan kewarganegaraan itu ditanyakan dalam aktivitas sensus antara 1820 hingga 1950. Namun juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders membagikan fakta yang tidak akurat pada Selasa, mengatakan pertanyaan itu tercantum pada sensus dari 1965 hingga 2010.
"Pertanyaan itu dicantumkan dalam setiap sensus sejak 1965, kecuali pada 2010 ketika pertanyaan itu ditiadakan," kata Sanders kepada wartawan.
Administrasi Trump telah bersikeras mengembalikan pertanyaan kewarganegaraan itu penting untuk semakin menegakkan Undang-Undang Hak Pemilu, tetapi kritikus mengatakan Trump melakukan itu untuk memastikan negara bagian yang mendukung Partai Demokrat memiliki jatah suara lebih sedikit.
Mantan Jaksa Agung Eric Holder mengancam juga akan menggugat administrasi Trump.
"Penambahan pertanyaan kewarganegaraan ke kuesioner sensus adalah serangan terhadap sistem demokrasi," kata Holder dalam sebuah pernyataan. "Pertanyaan ini akan menurunkan tingkat respons dan merusak keakuratan perhitungan."
