Berlin bertekad cari solusi politik bagi Libya

Ayhan Şimşek

BERLIN

Jerman akan menjadi tuan rumah konferensi perdamaian di Libya yang akan mencari komitmen untuk menyepakati gencatan senjata demi membuka jalan bagi solusi politik.

Kanselir Angela Merkel mengundang para pemimpin Turki, Rusia, AS, China, Prancis, Inggris serta aktor-aktor regional lainnya ke konferensi satu hari di Berlin pada Minggu.

Konferensi ini digelar di tengah rapuhnya gencatan senjata antara pemerintah Libya yang diakui dunia internasional dan pasukan pemberontak pimpinan panglima Khalifa Haftar.

Pemerintah Jerman menggarisbawahi bahwa pertemuan satu kali ini tidak dapat mengakhiri konflik.

Tetapi konferensi ini, kata dia, akan menjadi awal dari proses politik di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Juru bicara Merkel, Steffen Seibert, mengkonfirmasi pada Jumat bahwa Perdana Menteri Libya Fayez al-Sarraj dan komandan Khalifa Haftar yang berpusat di timur menerima undangan untuk konferensi tersebut.

Para pemimpin dunia akan hadir

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang menjadi perantara gencatan senjata akhir pekan lalu antara pihak-pihak bertikai, sudah menyatakan kesediaan untuk hadir dalam konferensi.

Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte juga mengkonfirmasi kehadiran mereka.

Pemerintahan AS mengumumkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo akan terbang ke Berlin untuk menghadiri konferensi.

Pompeo juga akan mendorong gencatan senjata dan kembali ke perundingan yang difasilitasi oleh PBB.

Para pejabat penting dari Mesir dan Uni Emirat Arab, pendukung utama komandan pengkhianat Libya Haftar, juga akan mengambil bagian dalam konferensi tersebut.

Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune, dan Presiden Republik Kongo Denis Sassou Nguesso, yang mengetuai Komite Tingkat Tinggi Uni Afrika untuk Libya, juga diundang untuk berpartisipasi.

Prioritas Jerman

Menjelang konferensi, Kanselir Jerman Merkel mendesak para aktor regional untuk mendukung gencatan senjata dan menghormati embargo senjata PBB di Libya.

"Pada konferensi Libya, kita harus mencapai kesepakatan bahwa embargo senjata akan dilaksanakan [...] sudah disepakati dalam kerangka kerja PBB, tetapi sejauh ini tidak dipatuhi," katanya dalam konferensi pers pada hari Kamis.

Pasukan Haftar, yang mendapat dukungan dari Mesir dan Uni Emirat Arab, memulai serangan militer besar-besaran pada April tahun lalu untuk merebut Tripoli dari Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB.

Menurut PBB, lebih dari 1.000 orang tewas sejak awal serangan dan lebih dari 5.000 lainnya terluka.

Gencatan senjata yang rapuh

Pada 12 Januari, pihak-pihak yang bertikai dalam konflik Libya mengumumkan gencatan senjata sebagai tanggapan atas seruan bersama pemimpin Turki dan Rusia.

Namun pembicaraan untuk kesepakatan gencatan senjata permanen berakhir tanpa kesepakatan pada Senin setelah panglima perang Libya Khalifa Haftar meninggalkan Moskow tanpa menandatangani kesepakatan.

Sejak penggulingan penguasa Muammar Khaddafi pada 2011, dua kursi kekuasaan telah muncul di Libya: satu di Libya timur yang didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, dan lainnya di Tripoli, yang mendapatkan pengakuan PBB dan dunia internasional.