Michael Gabriel Hernandez
13 November 2021•Update: 16 November 2021
WASHINGTON
Amerika Serikat (AS) pada Jumat mengeluarkan sanksi tahap pertama yang menargetkan mereka yang terlibat dalam konflik yang memburuk di Ethiopia, memasukkan militer Eritrea dan satu-satunya partai politik ke dalam daftar hitam.
Selain menjatuhkan hukuman pada Militer Pertahanan Eritrea (EDF), dan partai politik Front Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (PFDJ) pimpinan Presiden Eritrea Isaias Afwerki, pemerintahan Biden menunjuk segelintir pejabat tinggi, dan aset ekonomi.
Mereka termasuk Abraha Kassa Nemariam, kepala Kantor Keamanan Nasional Eritrea, sebuah perusahaan induk yang dikenal sebagai Hidri Trust di mana PFDJ menjalankan perusahaan bisnisnya, dan penasihat ekonomi partai Hagos Ghebrehiwet W Kidan, menurut Departemen Keuangan AS.
AS juga menerapkan sanksi terhadap perusahaan Perdagangan Laut Merah, yang menurut Depkeu AS, mengelola properti dan kepentingan keuangan PFDJ.
“Kami mengutuk peran berkelanjutan yang dimainkan oleh aktor Eritrea yang berkontribusi pada kekerasan di Ethiopia utara, yang telah merusak stabilitas dan integritas negara dan mengakibatkan bencana kemanusiaan,” kata Direktur Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri AS Andrea M. Gacki dalam sebuah pernyataan.
"Kami akan terus menggunakan semua alat dan otoritas kami untuk menargetkan dan mengekspos mereka yang tindakannya memperpanjang krisis di kawasan itu, yang menyebabkan ratusan ribu orang menderita," tutur dia.
Eritrea telah mengirim militernya ke wilayah Tigray, utara Ethiopia untuk mendukung pemerintah pusat Ethiopia, yang telah terkunci dalam konflik dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) selama lebih dari setahun.
Presiden AS Joe Biden pada September menandatangani wewenang yang memungkinkan Departemen Negara dan Keuangan untuk menjatuhkan sanksi pada semua pihak dalam konflik yang sedang berlangsung di Ethiopia, tetapi berhenti menjatuhkan sanksi untuk memungkinkan para pihak merundingkan penyelesaian politik.
Pemerintahan Biden telah mencari pihak-pihak untuk menerima upaya mediasi yang dipimpin Uni Afrika, menunjuk tim negosiasi, menyetujui negosiasi tanpa prasyarat, dan menerima undangan pembicaraan awal.
