AS dukung Sudan yang damai, demokratis setelah penggulingan al-Bashir

Michael Hernandez

WASHINGTON

Amerika Serikat (AS) pada Kamis mengatakan bahwa mereka mendukung Sudan yang damai dan demokratis setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan oleh oleh militer.

"Amerika Serikat terus menyerukan otoritas transisi untuk menahan diri dan memberi ruang bagi partisipasi sipil dalam pemerintahan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Robert Palladino kepada wartawan.

"Kami memuji rakyat Sudan atas ketahanan dan komitmen mereka untuk tidak menggunakan kekerasan dalam mengekspresikan tuntutan untuk pemerintahan inklusif dan representatif yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia," ujar Palladino.

Militer Sudan pada Kamis pagi mengumumkan penurunan al-Bashir - yang telah memerintah Sudan sejak 1989 - dan penetapan fase transisi selama dua tahun.

Menteri Pertahanan Awad ibn Auf juga mengumumkan bahwa pemberlakuan jam malam akan berlangsung selama satu bulan, bersamaan dengan keadaan darurat nasional selama tiga bulan ke depan.

Ibn Auf juga mengumumkan penangguhan Konstitusi 2005 Sudan dan pembubaran kepresidenan, parlemen dan dewan menteri.

Dia mengatakan dewan bahwa militer akan dibentuk untuk menjalankan urusan negara selama fase interim pasca-Bashir.

Partai oposisi Sudan dan asosiasi profesional menyuarakan penolakan total atas apa yang mereka sebut sebagai kudeta militer.

Al-Bashir berkuasa setelah memimpin kudeta militer 1989 terhadap pemerintah Perdana Menteri Sadiq al-Mahdi yang terpilih secara demokratis.

Dalam sebuah pernyataan susulan, Asosiasi Profesional Sudan, yang memimpin protes terhadap al-Bashir, mendesak anggota militer Sudan untuk mewaspadai adanya upayanegara di dalam negara untuk mencuri revolusi.

"Kami menyerukan semua perwira dan prajurit tentara Sudan ... untuk berdiri bersama orang-orang melawan upaya untuk mencuri revolusi oleh penjaga lama rezim," kata pernyataan itu.

Departemen Luar Negeri menekankan bahwa orang-orang Sudanlah yang harus memilih siapa yang memimpin mereka.

"Rakyat Sudan telah dengan jelas menuntut transisi yang dipimpin sipil. Mereka seharusnya dapat melakukannya lebih cepat dari dua tahun," pungkas Palladino.