Muhammad Abdullah Azzam
10 Januari 2020•Update: 10 Januari 2020
Abbas Meimouni
ALGIERS
Aljazair dan Italia pada Kamis mendesak gencatan senjata di Libya dan dimulainya kembali proses politik untuk mencapai solusi damai.
Menteri Luar Negeri Aljazair Sabri Boukadoum mengadakan konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Italia Luigi Di Maio, yang melakukan kunjungan resmi ke negara itu.
Boukadoum mengatakan negaranya dan Italia melakukan koordinasi yang sangat baik terkait prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menyelesaikan krisis Libya dengan cara politik yang damai.
"Kami menolak intervensi militer, menuntut larangan pengiriman senjata dan menginginkan negosiasi dimulai antara semua pihak Libya dengan menghormati hukum internasional dan kerja sama yang didukung oleh komunitas internasional, terutama negara-negara tetangga," tutur Boukadoum.
Boukadoum berterima kasih kepada Italia karena mendukung posisi Aljazair dan peran yang dimainkannya dengan mitra regional dan aktor kunci dalam masalah Libya untuk mendukung gencatan senjata.
Di Maio mengatakan dia mendukung keinginan negara-negara Uni Eropa, Turki dan Mesir untuk menghentikan perang di Libya.
"Semua setuju untuk gencatan senjata. Sekarang semua orang harus duduk di satu meja untuk menemukan solusi yang tepat untuk krisis ini," ujar Di Maio.
Pembicaraan pihak Aljazair dan Italia mencakup kerja sama bilateral di bidang energi, teknologi modern, pariwisata, serta imigrasi ilegal dan masalah regional dan internasional lainnya.
Perseteruan terjadi di Libya antara Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya yang diakui oleh PBB dan pasukan yang berafiliasi dengan Jenderal Khalifa Haftar di Libya timur.
Pada 7 November, pemerintah Libya yang berbasis di Ankara dan Tripoli mencapai dua nota kesepahaman (MoU) yang terpisah, satu tentang kerja sama militer dan yang lainnya tentang batasan maritim di Mediterania Timur.
Perjanjian kedua negara itu mencakup peningkatan kerja sama dalam pertukaran personel, material, peralatan, konsultasi, dan pengalaman antara kedua belah pihak.
Perjanjian tersebut juga menawarkan dukungan Turki untuk pembentukan Pasukan Reaksi Cepat untuk polisi dan militer di Libya, serta peningkatan kerja sama dalam bidang intelijen dan industri pertahanan.
Pada April, pasukan Haftar meluncurkan kampanye militer untuk merebut Tripoli dari GNA yang diakui secara internasional, tetapi sejauh ini terus mengalami kegagalan.
Pada 12 Desember, Haftar mengumumkan bahwa dirinya memerintahkan para pasukannya untuk meluncurkan "pertempuran yang menentukan" untuk merebut ibu kota Tripoli.
Menurut data PBB, lebih dari seribu orang terbunuh sejak awal operasi dan lebih dari 5.000 orang terluka.
Sejak penggulingan pemerintahan Muammar Khaddafi pada 2011, dua poros kekuasaan yang saling bersaing muncul di Libya, satu di Libya Timur yang didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, dan satu lagi di Tripoli yang mendapat pengakuan PBB dan internasional.
