Pizaro Gozali
JAKARTA
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pekan lalu melakukan kunjungan bersejarah ke Thailand untuk membicarakan kelanjutan perundingan damai di selatan Thailand.
Dalam kunjungan pertamanya ke Thailand setelah menjabat, Mahathir berjanji membantu mengakhiri siklus kekerasan di wilayah tersebut.
Menurut Mahathir, konflik selatan Thailand merupakan kesempatan kedua negara untuk menunjukkan persahabatan satu sama lain.
“Saya yakin dengan kekuatan kami dalam bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah. Kami secara tulus ingin membantu mengurangi dan mengakhiri masalah secara keseluruhan,” kata Mahathir dalam konferensi pers bersama PM Thailand Prayut Chan-ocha di Bangkok, Rabu lalu.
Spirit baru
Mantan kepala Polisi Malaysia Abdul Rahim Noor, yang pada Agustus 2018 ditunjuk sebagai fasilitator untuk perundingan damai, mengatakan kunjungan Mahathir ke Thailand telah memberikan spirit baru untuk menyelesaikan konflik.
“Ini adalah era baru dalam arah dan dorongan untuk mempercepat proses perdamaian yang telah berlangsung selama enam tahun," kata Abdul Rahim setelah bertemu Kepala Proses Perdamaian Thailand Udomchai Thammasarorath.
Mantan kepala kepolisian Malaysia periode 1994-1999 ini bukanlah nama baru dalam proses perundingan damai.
Abdul Rahim adalah tokoh yang turut menjadi negosiator dalam perundingan damai Malaysia dengan Partai Komunis Malaya (CPM) pada 1989.
Sebelum penandatanganan perjanjian perdamaian pada 1989, pemerintah Malaysia dan CPM menghabiskan hampir setahun berbicara dan bernegosiasi di Phuket.
"Saya yakin perdamaian di Thailand selatan akan tercapai lebih cepat dari waktunya," kata Abdul Rahim.
Sejak 2004, konflik bersenjata di empat provinsi di selatan Thailand telah menewaskan 7.000 jiwa.
Pada 2013, Thailand pertama kalinya menandatangani perundingan damai bersama Barisan Revolusi Nasional (BRN) Melayu Patani, salah gerakan pembebasan kemerdekaan Patani, yang diwakili Hasan Thoiyib.
Perundingan pada waktu itu ditengahi pemerintah Najib Abdul Razak Malaysia.
Namun, perundingan antara BRN dan Pemerintah Thailand berhenti pada 2014 karena kekacauan kudeta militer yang dipimpin Prayuth Chan-ocha terhadap pemerintahan Yingluck Shinawatra.
Prayut Chan-ocha kembali memperbarui proses perundingan yang hampir melahirkan zona aman antara kedua pihak.
Namun Malaysia mengalami perubahan politik saat koalisi Pakatan Harapan mengalahkan pemerintahan berkuasa yang dipimpin Najib Razak. Sejak saat itu, perundingan damai di selatan Thailand terhenti.
Pelibatan BRN
Abdul Rahim mengakui proses perundingan damai di selatan Thailand memang tidak mudah.
Sebab selain berbicara dengan pihak Thailand, dia juga harus berkomunikasi dengan gerakan Muslim, yang terdiri dari kelompok-kelompok moderat seperti Majelis Syura Patani (MARA Patani) dan BRN yang dinilai lebih keras.
Malaysia selama ini dinilai lebih banyak berdialog dengan MARA Patani ketimbang BRN.
Namun, Malaysia dilaporkan akan meningkatkan dialog dengan BRN dalam proses perdamaian.
Sayap militer BRN disebut-sebut sebagai kelompok bersenjata paling berpengaruh di Thailand selatan.
Mereka dinilai bertanggung jawab atas sebagian besar kekerasan di wilayah selatan Thailand.
Juru bicara BRN Abdul Karim mengatakan kelompoknya tidak menolak penyelesaian konflik di Patani melalui jalur politik.
Namun Abdul Karim menegaskan perundingan damai harus melibatkan pihak-pihak yang berkonflik.
Dalam konteks di Patani, lanjut Abdul Karim, pihak utama yang berkonflik adalah pemerintah Thailand dan BRN.
“Maka proses perundingan penyelesaian konflik harus melibatkan kedua pihak ini,” ujar Abdul Karim dalam pernyataannya yang diterima Anadolu Agency, pekan lalu.
Abdul Karim juga meminta proses perundingan damai hendaklah mengikut norma internasional dengan melibatkan komunitas internasional seperti “international contact group” dan para pemerhati.
“Para fasilitator atau mediator bagi proses rundingan harus imparsial, tidak mempunyai konflik kepentingan, kredibel, dan otoritatif,” terang Abdul Karim.
Bergantung kompromi
Pakar Hubungan Internasional Shofwan Al Banna melihat perundingan damai di selatan tidak bisa diserahkan kepada satu-dua orang.
Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan proses perdamaian di selatan Thailand bergantung dari sejauh mana kompromi dapat dicapai kedua belah pihak.
Menurut Shofwan, militer dan Raja baru Thailand memiliki pengaruh besar untuk menyelesaikan konflik.
“Mereka harus memiliki pandangan-pandangan yang lebih terbuka dengan memberikan kebebasan yang lebih luas kepada masyarakat melayu Patani,” ujar doktor HI dari Ritsumeikan University, Jepang ini saat dihubungi Anadolu Agency pada Selasa.
Shofwan mencontohkan ada beberapa tokoh di selatan Thailand yang menerima kompromi lalu menjadi tokoh nasional seperti mantan Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan.
“Dia orang selatan dan Muslim,” kata Shofwan.
Shofwan mengatakan perdamaian di selatan Thailand bisa juga dilakukan secara kolektif dengan melibatkan Indonesia guna melakukan pembangunan.
Sebab selain diskriminasi identitas, ketimpangan pembangunan dan ekonomi di wilayah selatan turut berkontribusi dalam menciptakan konflik.
Selain itu, pemberian otonomi khusus dapat menjadi opsi untuk mewujudkan selatan Thailand yang damai.
“Kompromi dengan otonomi luas bisa dilakukan sebagaimana di Filipina selatan,” kata Shofwan.
