Berita analisis

ANALISIS - Peran dan strategi Turki pada era baru Libya

Libya memasuki era baru politik setelah pembentukan pemerintahan transisi yang diakui oleh PBB

Doç. Dr. Veysel Kurt   | 20.04.2021
ANALISIS -  Peran dan strategi Turki pada era baru Libya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (kanan) dan Perdana Menteri Persatuan Nasional Pemerintah Libya Abdul Hamid Dbeibeh (kiri) berfoto usai menghadiri upacara penandatanganan antara dua negara di Kompleks Kepresidenan di Ankara, Turki pada 12 April, 2021. (Emin Sansar - Anadolu Agency)

Istanbul

Dr. Veysel Kurt

Penulis adalah dosen di Universitas Medeniyet Istanbul yang mendalami bidang otoritarianisme, demokratisasi, hubungan militer-sipil di Timur Tengah. Dia juga bertugas di Divisi Riset Strategis SETA

ISTANBUL

Aktor Libya saling berkomitmen melindungi kemajuan dari revolusi yang diraih setelah perang saudara selama satu dekade, serta dukungan kuat dari Turki telah berkontribusi menghentikan upaya kudeta dan serangan pasukan Jenderal Khalifa Haftar di Tripoli.

Dengan demikian, pengaruh pemerintah Libya di dalam negeri kian berkembang, dan pemerintah juga memperoleh pengakuan di platform internasional. Argumen mereka juga mulai lebih diterima oleh para aktor yang terlibat dalam krisis Libya. Kemudian pemerintahan transisi didirikan di negara itu di bawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Libya memasuki era baru politik setelah pembentukan pemerintahan transisi yang diakui oleh PBB. Ini tidak berarti bahwa perang saudara dan ancaman serupa benar-benar lenyap dari negara itu. Dalam hal ini, banyak langkah yang harus diambil oleh pihak-pihak, terutama kelompok bersenjata untuk melucuti senjata dan milisi asing meninggalkan negara.

Namun, aktor domestik dan internasional dapat dikatakan telah menerima tatanan baru dan meninjau posisi mereka sesuai dengan kondisi baru. Faktanya, pemerintah melakukan upaya serius untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan pemulihan di bidang politik, keamanan dan ekonomi hingga pemilu.

Persoalan utama yang akan menantang pemerintah baru Libya adalah menghapus perpecahan politik dan sosial di dalam negeri, menyatukan institusi, mengambil langkah-langkah baru terhadap kejahatan perang dan mencegah kemungkinan konflik serta menggelar pemilu pada 24 Desember.

Restrukturisasi bidang politik dan keamanan merupakan bidang yang paling banyak dibicarakan. Terutama dalam hal pembubaran, pelucutan senjata, dan peleburan kelompok milisi ke masyarakat serta pengusiran milisi asing dari negara tersebut. Dalam hal ini Haftar dan tentara bayaran Wagner akan menjadi pengubah permainan di dalam negeri.

Saat merencanakan masalah rumit ini, pemerintah sementara di sana harus berfokus untuk menangani kebutuhan jangka pendek yang mendesak. Di antaranya adalah memastikan ketertiban nasional, mengatasi pemadaman listrik, memerangi pandemi Covid-19 dan memperbaiki layanan kesehatan.

Untuk mengatasi semua tantangan ini dan mempersiapkan negara untuk pemilu pada akhir tahun, pemerintah juga harus mengambil inisiatif dengan aktor internasional. Rekan-rekannya juga telah berusaha keras untuk memanfaatkan situasi untuk memasuki era baru.


- Pemerintah transisi dan sikap aktor internasional

Setelah pembentukan pemerintahan transisi Libya perwakilan pemerintah Barat mulai "mengerumuni" Libya satu demi satu. Secara khusus, kami melihat bahwa Prancis dan Italia dengan cepat beradaptasi dengan situasi baru dan menyatakan dukungan mereka kepada pemerintahan baru dan peta jalan yang telah ditentukannya. Tujuan mereka, tentu saja, adalah untuk mengambil sebanyak mungkin bagian dari rekonstruksi negara dan kekayaan bawah tanahnya.

Namun, Prancis adalah salah satu aktor yang terlibat dalam meningkatkan perang saudara di Libya dengan mendukung Haftar untuk tujuan yang sama. Sementara Italia bermain ganda. Kesepakatan antara Libya dan Turki soal yurisdiksi maritim bilateral juga mendorong Yunani untuk ikut membuat perjanjian yang membatasi perbatasan dengan pemerintah Tripoli, di tengah dukungan penuh Yunani terhadap Haftar. Sebelumnya sempat mengusir Muhammad Menfi saat dia menjabat jadi Duta Besar Tripoli untuk Athena, kini Yunani harus berhadapan dengan Menfi sebagai Ketua Dewan Kepresidenan Libya.

Pejabat senior Libya menyebut era baru ini "semacam perang ekonomi". Dengan kata lain, mereka mengungkapkan bahwa banyak negara lain melihat Libya sebagai "kue" dan mereka ingin memanfaatkan kue ini sebaik-baiknya. Mereka bahkan mencatat bahwa beberapa negara berusaha menjaga kepentingan mereka dengan mempertahankan Libya dalam situasi yang rapuh. Singkatnya, pejabat Libya sadar bahwa semua aktor yang terlibat dalam krisis Libya sedang berusaha mengejar kepentingan mereka dalam kondisi yang baru.

Terlepas dari situasi ini, pemerintahan Abdul Hamid Dbeibeh terus memfokuskan diri pada proses transisi dan upaya rekonstruksi. Upaya itu menjaga hubungan yang kuat dengan semua pihak dengan cara yang sangat rasional untuk mengimplementasikan peta jalan yang akan memastikan normalisasi negara tersebut. Dalam hal ini, Turki dapat dikatakan memiliki kepentingan khusus dengan pemerintah baru Libya yang menganut politik keseimbangan.


- Posisi Turki

Kunjungan Perdana Menteri Libya Dbeibeh dengan delegasinya yang besar ke Turki juga merupakan indikator penting dalam memahami posisi Turki. Kunjungan ini menunjukkan bahwa Turki sebagai aktor di Mediterania Timur dan Turki mempunyai langkah-langkah strategis di Libya yang berakar. Hubungan ini berlanjut ketika dua pihak saling memperkuat proses normalisasi di Libya dan hubungan Turki-Libya membuat pemulihan di Libya. Meskipun ada provokasi oleh pihak ketiga, baik secara internasional maupun di dalam Libya, hubungan keduanya terus berlanjut saat Libya pulih dan bahkan kini malah menguntungkan kedua belah pihak.

Pembentukan mekanisme untuk memastikan sinergi antara pemerintah Libya dan Turki ternyata tidak mudah, juga membutuhkan kepekaan yang terus berlanjut. Kerja sama ini terjalin di saat kedua negara berada di bawah tekanan yang kuat dan menghadapi ancaman secara keras. Ancaman bagi Libya adalah kediktatoran Haftar mendominasi seluruh negeri dan dimulainya kembali gelombang kekerasan baru yang tak dapat diprediksi. Ancaman paling signifikan bagi Turki berasal dari koalisi asing yang ingin menekan Turki di Mediterania timur. Namun kerja sama antara Turki dan Libya dalam menyingkirkan ancaman tersebut dapat dikatakan berhasil. Turki dan Libya sadar bahwa ancaman serupa mungkin dapat muncul kembali, kedua negara ke depannya harus sangat mementingkan hubungan bilateral mereka.

Pemerintah Libya menyadari peran Turki dalam mengatasi ancaman Haftar, dan pembentukan pemerintahan sementara serta pembentukan peta jalan negara yang akan dilaksanakan. Pemerintah Libya bergerak maju dengan mempertimbangkan strategi negara-negara yang mengambil sikap pro terhadap mereka atau Haftar selama perang saudara.

Kunjungan ke Ankara oleh perdana menteri Libya berserta empat wakilnya, sembilan menteri dan pejabat keamanan senior merupakan indikator paling konkret dari keistimewaan Turki bagi Libya. Pemilihan waktu dan pelaksanaan kunjungan ini selanjutnya memberikan gambaran hubungan Turki-Libya di masa yang akan datang. Masalah yang didiskusikan dan lima kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak selama kunjungan ini mengkonfirmasi kedekatan kedua negara. Kedua negara menekankan pakta maritim yang ditandatangani pada November 2019 dan pernyataan Presiden Recep Tayyip Erdogan tentang tujuan utama negaranya melindungi integritas teritorial dan kedaulatan Libya, serta persatuan politik, kesejahteraan rakyat Libya menunjukkan peran yang akan dimainkan Turki di Libya selanjutnya.


- Kawasan selatan sebagai kawasan strategis baru bagi Turki

Hubungan hubungan Turki-Libya saat ini dipengaruhi oleh ekspektasi dari para pejabat Libya. Mereka menyadari Turki dapat berkontribusi dalam memenuhi tantangan yang menunggu mereka dalam proyek infrastruktur, pengembangan politik dan kelembagaan negara. Selanjutnya Turki membutuhkan alat yang efektif untuk melakukan proyek di wilayah selatan Libya. Dalam hal integritas sosial dan politik di Libya, diperlukan sinkronisasi antar wilayah (timur-barat-selatan) dalam segala bidang. Setiap wilayah harus dimasukkan ke dalam integritas tanah Libya. Faktanya, situasi ini sangat penting ketika pemerintah sementara telah dibentuk.

Turki perlu berkontribusi dengan menjalankan soft power-nya dan memulai proyek pembangunan ekonomi yang akan menjadi awal yang baik untuk membuka diri di wilayah selatan Libya. Prioritas Turki di kawasan ini dimulai dengan mengaktifkan institusi penting seperti Badan Kerjasama dan Pembangunan Internasional Turki (TIKA), Bulan Sabit Merah Turki serta kegiatan pendidikan resmi di sana.

Sebagai kesimpulan, hubungan yang kian menguat antara Ankara-Tripoli menjadikan Turki sebagai aktor dominan yang memainkan peran penting di Mediterania Timur dan Libya. Turki perlu melanjutkan langkah strategis yang telah membuahkan hasil itu untuk kepentingan yang sesuai dengan kondisi baru.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın