Pizaro Gozali İdrus
28 November 2019•Update: 29 November 2019
JAKARTA
Warga Singapura akan segera memiliki pusat kontak untuk melaporkan insiden pemalsuan data oleh pihak yang tak bertanggung jawab, lansir Channel News Asia pada Rabu.
"Pusat kontak akan menanggulangi kebingungan publik di mana mereka dapat mengadukan tentang insiden penyalahgunaan data," kata Komite Tinjauan Keamanan Data Sektor Publik dalam pernyataannya.
Pusat kontak ini akan mulai beroperasi dalam beberapa bulan ke depan yang terdiri dari situs web dan email ke Kantor Data Pemerintah (GDO).
Peraturan ini juga sesuai dengan rekomendasi pemerintah Singapura untuk melindungi data warga dengan lebih baik.
Komite ini diketuai oleh Teo Chee Hean, menteri yang bertanggung jawab atas tata kelola data sektor publik dari pemerintah Singapura.
Rekomendasi ini antara lain meminta lembaga negara melindungi data warga dan memastikannya tidak dapat digunakan, termasuk jika diekstraksi.
Selain itu, Singapura juga meningkatkan kompetensi semua pejabat publik dengan melakukan pelatihan keamanan data setiap tahun.
Maret lalu, Kantor Perdana Menteri mengumumkan rencana membentuk komite setelah terjadinya pelanggaran data publik.
Pada Juli 2018, sebanyak 1,5 juta catatan pasien SingHealth, termasuk catatan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, telah diakses dan disalin yang menjadi penyalahgunaan data pribadi paling serius dalam sejarah Singapura.
Kejadian tersebut juga diikuti kebocoran data online tentang status HIV positif dari 14.200 orang di Singapura.
