Hayati Nupus
24 Juli 2020•Update: 26 Juli 2020
JAKARTA
Demonstrasi mahasiswa kian meluas di Thailand, meski pemerintah dan universitas berupaya meredam.
Mereka memprotes pemerintahan junta yang berkuasa di Thailand sejak 2014, kutip the Prachatai.
Pada 22 Juli, setidaknya ada empat demonstrasi mahasiswa di Provinsi Maha Sarakham, Chonburi, Phrae dan Songkhla.
Lebih dari 2.000 pengunjuk rasa berkumpul di Universitas Octagon Field Mahasarakham, jumlah yang lebih banyak ketimbang demonstrasi serupa awal tahun ini.
Mereka mengkritik pemerintah, ketidakadilan sosial dan sikap negatif universitas terhadap para mahasiswa.
Mereka menuntut agar pemerintah membubarkan parlemen dan meminta seluruh senator mengundurkan diri demi mengakhiri pengaruh junta.
Mereka juga menuntut dilakukannya pemilihan umum baru di bawah konstitusi 1997 yang berpihak kepada rakyat.
Mulanya universitas menyetujui demonstrasi itu namun kemudian memveto dengan alasan khawatir risiko penularan Covid-19.
Di Phrae, demonstrasi yang digelar Jaringan Pencinta Demokrasi Phrae diikuti sekitar 200 orang.
Mereka menuntut penarikan Keputusan Darurat dan pembubaran parlemen.
Thanawat Wongchai yang mengepalai 'Run Against Dictatorship', demonstrasi berskala besar pada Februari 2020, menyebut flash mob 20 Juli seperti “api kilat” yang muncul untuk menantang Jenderal Prayut Chan.
Sementara itu Presiden Universitas Prince Songkla, Niwat Keawpradub, menolak memberi izin penggunaan fasilitas kampus kepada demonstran dengan alasan kekhawatiran akan risiko penularan Covid-19 dan Keputusan Darurat.
Universitas Prince Songkla memiliki kampus di Provinsi Pattani, Phuket, Surat Thani, Trang dan Songkhla.
Demonstrasi ini merupakan rangkaian gelombang protes anti-pemerintah yang muncul di seantero Thailand sejak Sabtu 11 Juli.
Demonstrasi 11 Juli itu merupakan unjuk rasa terbesar sejak
Pada 11 Juli itu, demonstrasi pemerintah mengumumkan keadaan darurat pada Maret.
Setidaknya 24 unjuk rasa lainnya akan digelar di berbagai provinsi dalam beberapa pekan mendatang.
