Iqbal Musyaffa
17 September 2020•Update: 17 September 2020
JAKARTA
Asian Development Bank (ADB) membangun pusat regional untuk mempromosikan berbagi pengetahuan dan memperkuat kerja sama dalam kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan lintas ekonomi di Asia dan Pasifik serta mitra pembangunannya.
Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan salah satu kunci sukses dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di dunia pasca Covid-19 terletak pada penguatan mobilisasi sumber daya domestik (Domestic Resources Mobilization/DRM) dan kerja sama perpajakan internasional (International Taxation Cooperation/ITC).
“Regional Hub on DRM dan ITC akan fokus pada promosi DRM dan ITC melalui kolaborasi erat antara otoritas keuangan dan pajak di negara berkembang,” ujar Asakawa dalam diskusi virtual, Kamis.
Dia mengatakan regional hub tersebut akan melibatkan organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Bank Dunia, serta asosiasi pajak daerah.
Asakawa mengatakan pusat regional tersebut akan melayani berbagai fungsi seperti pengembangan kelembagaan dan kapasitas, termasuk pertukaran informasi.
Selain itu, pusat regional juga akan berbagi pengetahuan antar mitra, lembaga keuangan internasional, organisasi pendapatan bilateral, dan negara berkembang, serta kolaborasi dan koordinasi pembangunan di seluruh mitra pembangunan.
“Ini akan menjadi platform terbuka dan inklusif, dengan fokus pada dialog kebijakan Selatan-Selatan,” jelas dia.
Asakawa menjelaskan pusat regional akan berupaya untuk mempertemukan para praktisi dari badan kebijakan perpajakan serta badan administrasi perpajakan di negara berkembang untuk mencapai kemajuan yang berarti dalam reformasi perpajakan.
“Sinergi yang tercipta di pusat ini akan memastikan penambahan nilai yang kuat dan efektivitas dalam pelaksanaan reformasi yang diperlukan,” kata Asakawa.
Kemudian, dia mengatakan dalam membangun pusat tersebut, ADB juga akan mengarusutamakan DRM dan ITC dalam operasinya seperti bantuan teknis dan pinjaman berbasis kebijakan untuk membantu pemerintah meningkatkan kapasitas mereka untuk DRM dan penerapan standar pajak internasional.
