Pemerintah bantah tuduhan pemilu curang

Nicky Aulia Widadio

JAKARTA

Pemerintah membantah tudingan adanya kecurangan yang sistematis dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2019.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan tuduhan konspirasi antara pemerintah, TNI dan Polri untuk memenangkan salah satu calon presiden-wakil presiden berkembang cepat di media sosial sejak sebelum dan setelah pencoblosan.

“Tuduhan tersebut sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar dan tidak berdasar,” tegas Wiranto dalam konferensi pers bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Jakarta, Rabu.

Dia melanjutkan, tudingan tersebut sengaja diarahkan untuk mendelegitimasi pemerintah dan penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, termasuk hasil pemilu yang sedang dalam proses penghitungan.

Wiranto menegaskan KPU dan Bawaslu merupakan lembaga yang mandiri dan tidak termasuk di dalam struktur pemerintahan sehingga tidak berada di bawah kendali pemerintah.

Dia juga menekankan bahwa komisioner KPU dan anggota Bawaslu ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan oleh pemerintah.

“Tidak pernah ada pikiran atau kehendak pemerintah mengintervensi kinerja KPU dan Bawaslu apalagi sampai membangun konspirasi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif guna memenangkan pasangan calon tertentu,” ujar Wiranto.

Wiranto meminta masyarakat tidak percaya pada informasi menyesatkan, terutama yang menghasut untuk melakukan gerakan-gerakan yang mengganggu keamanan nasional.

KPU, menurut dia, telah berupaya melakukan penghitungan suara secara transparan yang perkembangannya bisa diakses oleh siapa pun setiap saat.