Indonesia evaluasi operasi keamanan di Papua

JAKARTA

Pemerintah Indonesia mengevaluasi situasi dan operasi keamanan di Papua, seusai sejumlah peristiwa penembakan oleh kelompok bersenjata yang menimbulkan korban dalam beberapa pekan terakhir.

“Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simple tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan,” ujar Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko melalui keterangan tertulis, Selasa.

Peristiwa terakhir terjadi Minggu, ketika kontak tembak dengan kelompok bersenjata menewaskan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak.

KSP juga telah menggelar rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, Bupati Kabupaten Puncak, serta sejumlah lembaga lainnya terkait evaluasi ini.

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw menyatakan setuju dengan rencana mengevaluasi ini agar upaya penangkapan kelompok bersenjata di Papua bisa terus berlanjut.

Selain itu, Kemenko Polhukam juga telah mengevaluasi peristiwa yang menewaskan Kabinda Papua tersebut.

Salah satu poin dari rapat itu menyoroti perlunya memperkuat koordinasi dan meningkatkan intensitas operasi di Papua.

Wakil Kepala BIN Letjen TNI (Purnawirawan) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma mengusulkan penyebutan nama kelompok kriminal bersenjata diubah menjadi kelompok separatis teroris.

Sebelumnya, sejumlah peristiwa pembakaran dan penembakan terjadi di Kabupaten Puncak yang melibatkan kelompok bersenjata sejak pertengahan April 2021.

Dua orang guru, seorang tukang ojek, dan seorang siswa SMA tewas akibat peristiwa tersebut.