Shenny Fierdha Chumaira
15 Februari 2018•Update: 16 Februari 2018
Shenny Fierdha
JAKARTA
Polisi mengungkap perusahaan ilegal yang memproduksi solar palsu berkualitas rendah di Serang, Banten.
Perusahaan tanpa izin bernama PT Tialit Anugerah Energi yang beralamat di Jalan Raya Cikande, Rangkasbitung Kilometer 8,5, Serang, Banten, tersebut mengolah oli bekas yang didapat dari bengkel dan industri di daerah Lampung dan mencampurnya dengan bahan kimia bubuk Blacing Activ.
"Oli bekas yang sudah dikumpulkan itu diolah dengan cara blending dengan bahan kimia tersebut dan empat jam kemudian, oli bekasnya jadi bersih karena kotoran padatnya sudah lepas," jelas Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Komisaris Besar Daniel Tahi Monang Silitonga di Jakarta Pusat, Kamis.
Ketika solar palsunya sudah siap, solar palsu itu dijual lebih murah dibanding harga pasar yakni Rp 6000 per liter.
Di pasaran, solar dijual dengan harga sekitar Rp 8000 per liter.
Solar palsu itu sendiri dijual ke industri dan nelayan di Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung.
Jika digunakan dalam jangka panjang, solar palsu ini dapat merusak mesin.
Dalam seminggu, perusahaan ini bisa memproduksi sekitar 100.000 liter solar palsu dan per bulannya bisa memproduksi sekitar 400.000 liter solar palsu.
"Omzet per minggunya mencapai Rp 600 juta," kata Daniel.
Daniel mengatakan bahwa perusahaan tersebut sudah mulai beroperasi sejak awal 2017 sampai Oktober 2017 lalu berhenti sebentar dan kembali beroperasi pada Desember 2017.
Direktur Utama PT Tialit Anugerah Energi bernama Suheri, warga Kabupaten Lebak (Banten), sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Tak menutup kemungkinan ada tersangka lain yang akan ditetapkan sebab kasus masih didalami polisi.
Beberapa barang bukti yang disita antara lain 29.000 liter oli bekas sebagai bahan baku solar palsu, 13.500 liter solar palsu yang sudah jadi, 40 karung bubuk Blacing Activ, tiga unit truk tangki, dan lain-lain.
Suheri dijerat Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Pasal 62 Ayat 1 Juncto Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman pidana maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 60 miliar.
