Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) di Papua dan Papua Barat, terlebih setelah merebaknya kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua.
“Kita akan evaluasi, terutama dalam pemanfaatan dana alokasi otonomi khusus,” tegas Plt Dirjen Pembangunan Bina Daerah Kementerian Dalam Negeri Diah Indrajati, Senin, di Jakarta.
Diah menjelaskan, Papua dan Papua Barat mendapatkan 2 persen dari total dana alokasi umum nasional sesuai dengan aturan dalam Otsus. Porsi pembagiannya, 70 persen untuk Papua, dan 30 persen untuk Papua Barat.
“Porsi terbesar berada pada pemerintah kabupaten kota dengan porsi 70-80 persen,” jelas dia.
Prioritas penggunaan dana Otsus, menurut Diah, untuk pembiayaan kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, kata Diah, kedua provinsi itu juga mendapatkan dana tambahan infrastruktur yang bersarnya ditetapkan DPR berdasarkan usulan provinsi setiap tahun.
Dana tersebut bertujuan agar dalam 25 tahun ke depan, infrastruktur transportasi di Pulau Papua bisa terhubung, baik darat, laut, dan udara.
Sepanjang 2002 - 2018, Diah mengungkap, pemerintah telah menyalurkan dana Otsus dan infrastruktur lebih dari Rp105 triliun ke dua provinsi tersebut.
Diah mengakui, pelaksanaan pemerintahan daerah di Papua belum berfungsi optimal.
“Harus ada tools yang bisa dipakai untuk mengetahui efektivitas pemerintahan di daerah, program usulan daerah harus sesuai dengan kekhasan mereka,” tambah dia.
Bantuan tidak sampai
Menteri Kesehatan RI Nina Moeloek juga merasakan buruknya tata pemerintahan di Papua. Pemerintah sudah banyak memberikan bantuan berupa obat-obatan dan makanan untuk penanggulangan campak dan gizi buruk.
Menurut Nila, terdapat 13 Puskesmas di Asmat. Dengan dana alokasi khusus afirmatif langsung ke daerah tahun 2017 seharusnya terdapat tiga puskesmas tambahan lain di sana.
"Tapi saya belum melihat bangunannya," ujar Nila.
Nila juga menemukan penempatan kepala dinas kesehatan di Timika yang berlatar belakang guru, bukan tenaga kesehatan.
“Ketika saya tanya, dia tidak paham apa-apa,” ungkap dia.
Pemerintah, kata Nila, menangani bencana campak dan gizi buruk secara bertahap. Setidaknya butuh waktu sembilan bulan hingga mereka benar-benar sembuh.
Pemerintah juga membenahi rumah sakit di sana yang saat ini kondisinya tidak layak karena lokasinya berada di atas rawa.
Fokus penanganan KLB
Deputi II Kepala Staf Presiden Yanuar Nugroho mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menegaskan kejadian luar biasa di Kabupaten Asmat harus ditangani menyeluruh agar tidak kembali jatuh korban.
Hingga 28 Januari, menurut dia, sudah 71 warga Asmat menderita campak dan gizi buruk.
“Fokus penanganan jangka pendek akan dilakukan Januari - Februari,” jelas dia.
Untuk jangka menengah, pemerintah pusat akan mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya dalam pengalokasian dana penanganan kesehatan dan pendidikan.
“Kapasitas Pemda juga akan terus didorong untuk perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara menyeluruh,” tegas dia.
Pendampingan, menurut dia, akan dilakukan 3-5 tahun, sampai kapasitas daerah benar-benar terbangun. Pendampingan yang dimaksud adalah dengan menerjunkan tim ke daerah, bukan mengundang Pemda ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan karena tidak efektif.
“Presiden juga telah mengeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan Bappenas sebagai koordinator pelaksananya,” jelas Yanuar.
news_share_descriptionsubscription_contact
