Indonesia dorong isu pembangunan infrastruktur di IMF-WB

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Indonesia akan mendorong pembahasan terkait strategi global untuk mendorong pembangunan infrastruktur di negara berkembang, selain juga isu pengembangan sumber daya manusia, dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (International Monetary Fund-World Bank/IMF-WB) di Bali, Oktober mendatang

Pembahasan pembangunan infrastruktur akan ditekankan pada urbanisasi, karena banyak negara berkembang yang saat ini mengalami proses urbanisasi dengan sangat pesat.

"Termasuk Indonesia," kata Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat diskusi yang membahas keuntungan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-WB kali ini di Jakarta, Senin.

“Kondisi itu harus didukung dengan ketersediaan layanan publik untuk menjadikan wilayah urban sebagai kawasan yang layak huni dan memiliki potensi ekonomi untuk menyerap lapangan kerja,” urai Menteri Luhut.

Menteri Luhut juga menekankan pada pengembangan sumber daya manusia terkait dengan semakin berkembangnya ekonomi digital.

Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu memastikan agar posisinya sebagai tuan rumah dan ketua dari Development Committee Bank Dunia, bisa berkontribusi dalam penyelesaian masalah-masalah dunia di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan.

"Kemudian sesuai Instruksi Presiden bahwa momentum kehadiran dunia ke Bali bulan Oktober 2018 wajib dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mempromosikan Indonesia sebagai destinasi investasi dan wisata,” kata dia.

Dalam upaya mempromosikan Indonesia sebagai destinasi investasi dan wisata, dia menjelaskan, Indonesia berkepentingan menunjukkan berbagai pencapaian dalam sejumlah agenda pembangunan seperti infrastruktur dan pengembangan manusia, serta keragaman destinasi pariwisata dan kekayaan seni, budaya dan kerajinan Indonesia.

Topik lain yang akan Indonesia dorong dalam pertemuan tahunan tersebut, menurut Menteri Luhut, terkait ekonomi syariah, dukungan terhadap UKM, serta strategi keuangan terkait penanganan risiko bencana.