Presiden Joko Widodo ingin pemerintahan yang minim aturan

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Presiden Joko Widodo menginginkan tata pemerintahan yang minim aturan yang dia sebut government almost without rules.

Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Selasa, dia meminta gubernur, bupati, dan walikota untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan peraturan daerah.

“Jangan banyak memproduksi undang-undang yang menjerat kita sendiri, yang tidak fleksibel menghadapi perubahan,” tegas Presiden yang akrab disapa Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, dia merasa sedih karena sulit bergerak cepat dalam banyak hal karena terbentur aturan undang-undang yang ada.

“Ya ini semuanya gak boleh. Bagaimana kita mau lari cepat. Ini masalah yang kita hadapi,” keluh dia.

Oleh karena itu, dia merasa harus ada perubahan untuk bisa cepat merespon perubahan yang terjadi di dunia.

Presiden mengatakan Indonesia membutuhkan banyak pemimpin yang berpikiran terbuka mengikuti perkembangan zaman yang penuh ketidakpastian.

“Perubahan dunia sekarang cepat sekali. Kita baru belajar internet, sudah muncul artificial intelligent, dan robotika,” lanjut Presiden.

Apabila pemimpin tidak bisa bereaksi cepat dan kaget dengan perubahan, maka Indonesia akan semakin tertinggal.

“Kita butuh yang goal oriented, bukan procedure oriented yang bertele-tele untuk birokrasi,” imbuh Presiden.

Presiden juga menyerukan agar pemimpin dari level bawah sampai atas harus bisa berkolaborasi dan bekerja sama.

Oleh karena itu, dia mengatakan pemerintah akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan secara besar-besaran untuk melahirkan pemimpin yang reformis dari level desa hingga nasional.

“Diharapkan akan lahir pemimpin yang bisa membuat sistem dan regulasi menjadi sederhana,” tambah dia.