Pemerintah perlu perhatikan para pekerja informal

JAKARTA

Para pengamat ekonomi mengusulkan agar pemerintah bisa memperhatikan pekerja sektor informal yang menggantungkan diri pada penghasilan harian di tengah penyebaran wabah virus korona (Covid-19) saat ini.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan para pekerja harian akan sulit untuk diminta berdiam diri di rumah karena mereka harus bekerja agar tetap berpenghasilan.

Dia mengatakan saat ini para pekerja informal baik itu UMKM, tukang ojek, pedagang, ataupun pekerja informal lainnya saat ini mulai pusing menghadapi minimnya permintaan karena banyak masyarakat yang menjadi pelanggan mereka berdiam diri di rumah dan melakukan social distancing.

“Perlu ada transfer langsung dalam bentuk tunai kepada kelompok miskin. Penambahan Rp50 ribu untuk kartu sembako per penerima manfaat tidak signifikan untuk satu keluarga bertahan selama 1 bulan,” jelas Tauhid kepada Anadolu Agency, Senin.

Selain itu, Tauhid mengatakan pemerintah juga perlu meringankan kembali suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari saat ini 6 persen menjadi 0 persen dan memperbesar plafon dari Rp150 triliun serta memperluas sektor yang bisa mengajukan KUR.

“Bunga KUR perlu ditanggung pemerintah setidaknya sampai Desember, karena debitur KUR harus merestrukturisasi kreditnya dan kemungkinan mereka tidak bisa bayar. Kalau ditambah bunga, akan jadi masalah,” tambah dia.

Selain itu, Tauhid juga mengusulkan agar pemerintah bisa menunda terlebih dahulu pengenaan pajak untuk UMKM di tengah kondisi saat ini, karena sektor UMKM merupakan penggerak perekonomian.

“Sektor UMKM berbeda dengan pengusaha besar yang memiliki likuiditas lebih baik,” kata Tauhid.

Oleh karena itu, dia mengatakan imbauan pemerintah agar masyarakat berdiam diri di rumah juga harus diimbangi dengan stimulus kepada pekerja informal tersebut, karena apabila mereka tidak bekerja, maka tidak akan mendapatkan penghasilan.

Selain itu, pemerintah bersama pengusaha juga harus menjamin pekerja informal khususnya pekerja harian tidak mengalami pemutusan hubungan kerja karena berdiam diri di rumah dan melakukan social distancing di tengah kondisi saat ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core Indonesia) Mohammad Faisal juga sependapat perlu ada stimulus kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di sektor informal.

Stimulus berbentuk bantuan langsung tunai ataupun non-tunai menurut Faisal, bisa membantu mereka bertahan di tengah penyebaran virus korona.

“Stimulus juga bisa berupa penurunan tarif BBM dan listrik yang sangat relevan karena turunnya harga minyak dunia sehingga harus ditransmisikan di dalam negeri,” ungkap Faisal.

Menurut dia, sulit untuk membuat masyarakat mau berdiam diri di rumah apabila tidak ada stimulus tersebut.

Faisal mengatakan Indonesia perlu belajar dari negara lain yang sudah mengalami penyebaran virus korona terlebih dahulu, khususnya dalam upaya menghambat laju penyebaran virus seperti di Korea Selatan dan Singapura.

Apabila pemerintah bisa memberikan stimulus minimal untuk dua minggu masa social distancing, maka kerugian pemerintah melalui stimulus hanya untuk dua minggu itu saja, guna menekan penyebaran virus.

“Restriksi harus total dan tegas. Kalau sebagian masih kerja, tidak ada pengetesan massal, dan tracing menyeluruh, ditakutkan penyebaran berlarut-larut dan kemampuan infrastruktur kesehatan dan tenaga medis terbatas, serta dampak ekonominya akan lebih besar,” ujar Faisal.

Dia berharap upaya yang sudah dilakukan pemerintah bisa segera mengatasi penyebaran virus tersebut sehingga skenario terburuk pertumbuhan ekonomi yang bisa hanya 0 persen seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak terjadi.

“Keseriusan menangani wabah diperlukan, serta upaya menanggulangi dampak ekonominya untuk lapisan atas sampai bawah harus ada stimulus, agar kehidupan dan kebutuhan mereka sehari-hari bisa terpenuhi,” lanjut Faisal.