BKPM: Investasi bisa atasi masalah pengangguran

JAKARTA

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan pemerintah terus mendorong investasi baik dalam maupun luar negeri untuk masuk ke Indonesia sehingga bisa mengatasi masalah pengangguran.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini terdapat tujuh juta pengangguran ditambah 2,5 juta pencari kerja baru setiap tahun.

Wabah Covid-19 ini menambah sekitar 7-8 juta pengangguran baru, sehingga total ada sekitar 17 juta pencari kerja, ujar dia dalam diskusi virtual, Selasa.

“Dalam kondisi seperti ini, negara manapun pasti akan mendorong investasi untuk menciptakan lapangan kerja,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah.

“Konsumsi rumah tangga sangat tergantung pada kepastian pendapatan dan daya beli yang berujung pada ketersediaan lapangan kerja,” ujar dia.

Menurut Bahlil, apabila investasi tidak didorong, maka tidak akan bisa menyelesaikan masalah pengangguran, karena tidak mungkin seluruh pencari kerja terserap menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai BUMN.

Menurut Bahlil, dalam kondisi pandemi saat ini, realisasi investasi memang melamban, khususnya investasi asing langsung.

Namun, Indonesia tidak mengalami penurunan investasi asing langsung yang terlalu dalam.

Fokus BKPM saat ini adalah merealisasikan investasi asing yang mangkrak sejak 3-4 tahun lalu senilai Rp708 triliun.

“Sekarang kita fokus menyelesaikan investasi mangkrak dan sudah selesai Rp410 triliun atau 58 persen,” kata Bahlil.

Menurut Bahlil, karena investasi asing baru pada periode Januari-Juni tidak maksimal.

Dengan tambahan realisasi investasi mangkrak, maka pada semester ini sudah masuk modal asing sebesar Rp195,6 triliun atau hanya turun 8,1 persen di masa pandemi.

"Masalah yang membuat investasi mangkrak itu birokrasi dengan arogansi sektoral tinggi, aturan tumpang tindih, dan masalah lahan,” ungkap Bahlil.

Selain itu, BKPM juga berusaha memaksimalkan potensi penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Pada masa pandemi ini, realisasi PMDN bahkan naik 13,2 persen pada semester pertama 2020 atau sebesar Rp207 triliun jika dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Karena Covid-19, kita pakai cara di luar kelaziman, yaitu mendorong investasi UMKM, tidak hanya investasi besar,” imbuh dia.

Bahlil menambahkan saat ini BKPM sudah memiliki kewenangan dari 22 kementerian/lembaga untuk memberikan perizinan investasi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7/2019.

Hal ini untuk menghilangkan prosedur investasi di Indonesia yang selalu dianggap sulit, bertele-tele, serta memakan biaya tinggi oleh para investor.

“Dengan Inpres tersebut, sekarang Indonesia menawarkan kepada investor asing dan dalam negeri untuk datang membawa modal dan teknologi, biar BKPM yang membantu izinnya,” lanjut Bahlil.

Kemudahan lain adalah para investor bisa mengajukan fasilitas fiskal tax holiday dan tax allowance melalui BKPM, tidak lagi melalui Kementerian Keuangan.