WZF sepakat optimalkan pengelolaan zakat digital

BANDUNG

World Zakat Forum (WZF) menyepakati agar negara-negara anggota mereka mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat.

Hal itu merupakan resolusi dari konferensi internasional WZF yang mengusung tema “Optimizing Global Zakat Role Through Digital Technology”. WZF dihadiri perwakilan badan pengelola zakat dari 28 negara di Bandung pada 5-6 November 2019.

“Teknologi digital harus dioptimalkan untuk kepentingan pengembangan zakat global, terutama dalam meningkatkan kesadaran umat Islam untuk memenuhi kewajiban zakat mereka,” kata Bambang pada Rabu.

Sekretaris Eksekutif WZF, Irfan Syauqi mengatakan kontribusi teknologi digital telah terbukti meningkatkan perolehan zakat di beberapa negara.

Di Malaysia misalnya, kontribusi perolehan zakat digital mencapai 20 persen, sedangkan di Indonesia tren pengumpulan zakat lewat jalur digital juga terus meningkat.

“Kami meyakini modernisasi dan penguatan lembaga zakat itu salah satu tools-nya lewat teknologi digital,” tutur Irfan.

Selain itu, penerapan teknologi diharapkan bisa meningkatkan transparansi pengelolaan dan penyaluran zakat, serta meningkatkan kontribusi masyarakat muslim dunia menunaikan zakat.

Lewat forum ini, negara-negara anggota juga sepakat untuk saling membantu pengembangan teknologi digital.

Menurut Irfan, ada sejumlah negara yang memiliki kapasitas lebih dalam pengembangan digital namun ada juga yang masih tertinggal.

Di Ghana misalnya, 70 persen dari populasi muslim masih masuk kategori buta huruf dan tidak memiliki akses ke teknologi.

“Afrika menjadi salah satu perhatian kita. Kita akan perkuat edukasi dan peningkatan kapasitas sumber daya di negara yang perlu bantuan, ini hakekat dari WZF,” kata Irfan.

Namun WZF memberi catatan agar lembaga zakat di seluruh dunia mampu memitigasi risiko pengembangan teknologi digital dalam manajemen zakat. Misalnya, terkait potensi blackout dan keamanan siber.

Selain itu, WZF juga meminta lembaga pengelola zakat mengoptimalkan koordinasi dengan badan kemanusiaan PBB seperti UNDP dan UNHCR untuk memperbanyak program-program pemberdayaan lewat dana zakat.

“Kita terus dorong ekspansi penguatan peran zakat dalam mencapai SDG’s (sustainable development goals) dan secara spesifik meningkatkan kesejahteraan anak seluruh dunia,” ujar Irfan.

Lebih lanjut, Irfan mengatakan forum ini juga membahas isu lembaga multilateral yang mengambil peran sebagai amil zakat, namun dia enggan menyebutkan secara spesifik lembaga yang dimaksud.

Pasalnya, lembaga amil zakat mesti mengikuti syarat dan kriteria sesuai hukum syariah dan regulasi di setiap negara. Sementara aksi lembaga tersebut bertentangan dengan hukum di beberapa negara anggota WZF seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Indonesia.

“Mereka harus menghormati kedaulatan dan situasi di negara tersebut. Kita ingin mencari penyelesaian terbaik, akan buka ruang komunikasi lebih besar dengan lembaga itu,” kata Irfan.