13 Juli 2017•Update: 14 Juli 2017
Muhammad Latief
JAKARTA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka Konferensi Tingkat Tinggi Bersama lMF-Indonesia (Joint IMF-Indonesia High-Level Conference), Rabu.
Konferensi ini merupakan merupakan forum pembuat kebijakan untuk berdiskusi mengenai isu-isu yang terkait dengan mobilisasi sumber daya domestik (domestic resource mobilization) melalui penguatan sistem perpajakan, base erosion and profit shifting (BEPS) Action Plan, Pertukaran informasi Secara Otomatis (AEol), dan insentif perpajakan.
Acara ini juga dihadiri Deputy Managing Director IMF, Mitsuhiro Furusawa. Selain itu, ada Menteri Keuangan II Malaysia, Datuk Johari bin Abdul Ghani, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Startegis dan Keuangan Korea, Yoo ll-ho, Menteri Negara Senior Hukum dan Keuangan Singapore, lndranee Rajah, anggota Parlemen dan Wakil Perdana Menteri bidang Kekayaan Negara Australia, Wayne Swan MP, beberapa pejabat tinggi dari negara di kawasan Asia, serta para ahli perpajakan internasional dari luar negeri.
Konferensi ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut pelaksanaan Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia 2018 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan Oktober 2018.
Dalam pertemuan ini, Sri Mulyani juga menyampaikan pandangan tentang pentingnya penguatan sistem perpajakan dalam rangka mobilisasi sumber daya domestik untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Penguatan sistem yang dimaksud mencakup reformasi kebijakan dan administrasi pajak, termasuk pajak internasional. Sri Mulyani mengharapkan adanya peningkatan kerjasama regional, terutama dalam hal pertukaran informasi perpajakan, dan mendorong negara-negara lain yang belum menerapkan BEPS dan AEOl untuk mulai berpikir untuk menggunakan alat ini untuk menciptakan aturan yang lebih adil dan lebih seimbang.
