01 Agustus 2017•Update: 02 Agustus 2017
Hajer M’tiri
PARIS
Pengadilan tertinggi Prancis – Dewan Negara – pada Senin mengatakan pemerintah Prancis dan pejabat setempat di kota Calais harus menyediakan air dan fasilitas sanitasi bagi ratusan pengungsi yang hidup dalam kondisi mengenaskan.
Pengadilan sebelumnya menolak permohonan pemerintah dalam kasus yang mirip dan mengatakan kegagalan negara memenuhi kebutuhan dasar bagi pengungsi “mengekspos mereka terhadap perlakuan tanpa kemanusiaan, dan menjadi kegagalan dalam hal hak asasi manusia”.
“Kegagalan ini sangat serius dan tidak sah bagi kebebasan asasi,” kata pengadilan yang juga mencatat bahwa sejumlah pengungsi menderita penyakit kulit dan trauma psikologis karena “tidak memiliki akses air bersih, kamar mandi atau toilet dan tidak bisa mandi atau mencuci pakaian”.
Calais merupakan kota tempat berkumpulnya migran dan pencari suaka yang ingin ke Inggris, namun pemukiman mereka yang dijuluki Jungle camp yang ditempati hingga 7.000 pengungsi, dibongkar oleh pihak berwenang Prancis pada Oktober 2016.
Menteri Dalam Negeri Prancis Gerard Collomb mengatakan pada Senin masih terdapat “350 hingga 400” migran yang hidup dalam kondisi serabutan di Calais.
Collomb mengatakan ia telah meminta laporan dari pejabat setempat menyusul tuduhan Human Rights Watch yang mengatakan polisi “sering” menggunakan semprotan merica pada pengungsi muda dan dewasa.
Kepolisian setempat menolak tuduhan itu. Anggota polisi Calais Fabien Sudry mengatakan tuduhan itu “fitnah”.
Collomb juga memerintahkan dibukanya dua rumah singgah di wilayah Hauts-de-France untuk ditempati para pengungsi sementara situasi mereka dipelajari.
