Pemerintah Inggris dapat desakan cabut larangan terhadap kelompok Palestine Action

Partai Scottish Greens pada Kamis mendesak pemerintah Inggris mencabut larangan terhadap kelompok Palestine Action setelah Menteri Luar Negeri Ed Miliband mengatakan pemerintah mendengar jutaan orang yang prihatin dan marah atas penderitaan rakyat Palestina.

“Orang-orang yang turun ke jalan, mengorganisasi aksi, dan bersuara menentang genosida Israel telah membantu mendorong isu Palestina masuk ke dalam agenda politik. Mereka berhak didengar dan hak-hak mereka harus dihormati,” kata juru bicara Scottish Greens Maggie Chapman, seperti dikutip harian Skotlandia The National.

Pernyataan Chapman muncul setelah Miliband pada awal pekan mengatakan pemerintah mendengar jutaan orang di Inggris maupun negara lain yang merasa prihatin dan marah atas penderitaan rakyat Palestina.

“Kalian benar. Dan di bawah kepemimpinan (Perdana Menteri) Andy (Burnham), kami telah mengubah pendekatan kami,” kata Miliband.

Chapman mengatakan Miliband benar dengan mengakui kemarahan jutaan orang yang menyaksikan kehancuran di Gaza dan menuntut pemerintah mereka mengambil tindakan.

Namun, dia menegaskan pemerintah Inggris perlu mencabut larangan terhadap Palestine Action jika benar-benar serius mengubah sikap politiknya terhadap Palestina.

“Pengakuan itu akan terdengar hampa selama Partai Buruh mempertahankan larangan yang telah mengkriminalisasi ratusan orang karena mengecam genosida dan kejahatan perang lainnya, mengibarkan spanduk, dan mengenakan kaus,” katanya.

“Jika pemerintah Partai Buruh benar-benar serius mengubah arah, mereka harus mencabut pelarangan Palestine Action dan membela hak fundamental kita atas kebebasan berekspresi dan melakukan protes damai,” tambahnya.

Chapman juga menyerukan pemerintah Inggris untuk melarang seluruh penjualan senjata kepada Israel dan memastikan Inggris “tidak lagi terlibat dalam penindasan terhadap rakyat Palestina.”

Keputusan melarang Palestine Action telah menyebabkan ribuan orang ditangkap karena dituduh mendukung kelompok aksi langsung tersebut.

Palestine Action dilarang pada 5 Juli 2025 berdasarkan Undang-Undang Terorisme setelah sejumlah anggotanya memasuki pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF) dan menyemprotkan cat ke dua pesawat, menyebabkan kerusakan senilai 7 juta poundsterling atau sekitar 9,4 juta dolar AS, menurut kepolisian.

Pengadilan Tinggi Inggris pada Februari memutuskan pelarangan tersebut tidak proporsional dan melanggar hukum. Namun, putusan itu dibatalkan Pengadilan Banding pada bulan lalu.

Pada Juli, pengadilan tertinggi Inggris memberikan izin kepada salah satu pendiri Palestine Action, Huda Ammori, untuk menggugat putusan Pengadilan Banding yang mempertahankan larangan terhadap kelompok tersebut.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan pakar PBB mengkritik tindakan yang semakin keras terhadap aksi protes damai di Inggris serta mendesak pemerintah mencabut penetapan Palestine Action sebagai kelompok teroris.