Menlu Turkiye: Israel jadi ancaman terbesar bagi stabilitas Suriah

Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan mengatakan Israel saat ini menjadi ancaman dengan potensi terbesar terhadap stabilitas Suriah, di tengah langkah negara-negara kawasan yang semakin memperkuat dan melembagakan kerja sama mereka.

Dalam keterangannya kepada wartawan Turkiye saat berkunjung ke Damaskus pada Senin, Fidan mengatakan Israel mengambil langkah-langkah yang "mengganggu stabilitas" ketika perkembangan di Suriah bergerak ke arah positif.

"Perkembangan yang sangat penting sedang terjadi di kawasan kita. Dalam proses ini, kami meningkatkan kontak dengan Suriah. Kami ingin melakukan kunjungan selama dua hari ke sini. Ada banyak persoalan yang perlu kami bahas," kata Fidan.

Dia mengatakan kunjungan yang juga berlangsung hingga malam hari tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa kehidupan di Suriah mulai kembali normal.

"Kami mengadakan pertemuan dengan Presiden (Ahmad) Sharaa selama sekitar dua jam. Kami membahas semua persoalan," ujarnya.

"Ancaman yang saat ini memiliki potensi terbesar untuk mengganggu stabilitas Suriah adalah Israel. Syukurlah, berbagai persoalan lain terkait Suriah telah bergerak ke arah positif selama dua tahun terakhir. Mereka telah dikeluarkan dari daftar sanksi dan tidak ada lagi hambatan bagi investasi ekonomi. Dikeluarkannya mereka dari daftar terorisme juga sangat penting," kata Fidan.

Fidan mengatakan Suriah membutuhkan waktu dan memiliki potensi besar jika stabilitas dapat berjalan beriringan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Namun, Israel tidak terlalu menyukai negara-negara tetangganya menjadi kuat dan stabil. Israel melihat hal itu sebagai ancaman bagi dirinya. Karena cara mereka mendefinisikan ancaman tersebut, mereka mengambil tindakan yang mengganggu stabilitas negara-negara itu," katanya.

"Suriah, sebaliknya, ingin hidup damai di kawasannya. Pada titik tertentu, Israel akan mengakui pendekatan ini dan menerima hidup berdampingan secara damai dengan kawasan, atau melanjutkan kebijakan agresif tersebut dan semakin terisolasi dari masyarakat internasional," tambahnya.

Fidan mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memandang negara-negara di sekitar Israel sebagai ancaman.

"Israel adalah negara yang memperoleh kekuatannya dari kelemahan negara-negara tersebut," ujarnya.

Prioritas utama agar SDF tak lagi menjadi ancaman

Fidan mengatakan prioritas pertama bagi Suriah adalah memastikan kelompok SDF tidak lagi menjadi ancaman maupun unsur yang bermusuhan.

"Unsur-unsur yang telah diumumkan secara prinsip saat ini mengandung pesan positif. Kami mengikuti dengan saksama bagaimana proses tersebut berjalan dalam praktik. Kami berharap pelaksanaannya konsisten dengan pesan yang telah disampaikan kepada publik," katanya.

Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Nasional Turkiye menyambut pengumuman pembubaran SDF dan integrasinya ke dalam lembaga-lembaga negara Suriah, dengan menyebut langkah itu sebagai perkembangan penting bagi terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah.

Fidan mengatakan kemajuan yang telah dicapai sejauh ini masih dapat ditingkatkan.

"Kami mengetahui ancaman yang ada dan jalan yang harus ditempuh. Prosesnya masih berlangsung. Kita harus terus melanjutkan jalan menuju keberhasilan ini. Setelah rezim jatuh pada 8 Desember, saya mengatakan bahwa semuanya baru saja dimulai," ujarnya, merujuk pada berakhirnya rezim Assad pada Desember 2024.

"Pada tahap yang telah kita capai, hal-hal positif terjadi baik secara taktis maupun strategis. Banyak persoalan yang membelenggu kita selama 40 hingga 50 tahun, terutama masalah terorisme, pada dasarnya berasal dari Suriah dan Irak," tambahnya.

Fidan mengatakan setelah Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) berkuasa, Ankara di bawah visi dan kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan menangani persoalan politik dan ekonomi domestik sekaligus membangun kembali budaya strategis dan keamanannya dalam menghadapi perkembangan eksternal.

"Kami membangun paradigma keamanan yang menjawab kebutuhan saat ini. Kami berhasil menangani secara tepat persoalan yang berasal dari negara-negara tetangga. Namun, pekerjaan kami mengenai masalah ini belum selesai. Kami akan terus bekerja dan berupaya," katanya.

Kerja sama regional dan Aliansi Makkah

Fidan mengatakan upaya bersama negara-negara kawasan, khususnya terkait Gaza, telah menghasilkan sejumlah capaian penting.

"Kami menganalisis perkembangan secara sangat profesional melalui kerja sama dan solidaritas. Kami juga menggunakan kerja sama tersebut di Suriah. Sekarang kami menggunakannya dalam perang Iran-AS dan semakin melembagakan kerja sama ini," katanya.

"Kami berupaya mengedepankan kerja sama dan diplomasi damai dalam menghadapi peran Israel yang mengganggu stabilitas kawasan. Insyaallah, benih yang telah kami tanam di kawasan akan tumbuh dan berkembang. Jika pemahaman konstruktif ini semakin kuat, akan terbentuk zona stabilitas yang lebih luas," tambahnya.

Namun, Fidan memperingatkan bahwa pihak-pihak yang menginginkan ketidakstabilan di kawasan, terutama Israel, dapat mengambil langkah lain.

"Mereka tidak akan tinggal diam. Mereka juga akan bertindak," ujarnya.

"Namun, negara-negara di kawasan melihat bahwa stabilitas itu mungkin, bahwa sesuatu dapat dicapai jika kita bekerja sama, dan tidak ada alternatif selain bekerja sama. Pilihannya, kita bekerja bersama dan menyelesaikan masalah, atau seperti pendekatan sebelumnya, kita mendatangi kekuatan hegemon atau perwakilannya di sini dan mengatakan, 'Jangan sentuh saya, bakar saja tempat mana pun yang Anda inginkan'," kata Fidan.

"Namun, setiap tempat yang dibakar pada akhirnya akan membakar Anda juga. Yordania, misalnya, terdampak oleh semua yang terjadi di Irak dan Suriah. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Karena itu, semua pihak mencari kerja sama dalam periode baru yang sangat intens ini," tambahnya.

Fidan mengatakan upaya Erdogan dalam menawarkan visi, menunjukkan kepemimpinan, dan menggunakan hubungan yang dimilikinya untuk mempertemukan berbagai pihak telah meningkatkan kepercayaan terhadap proses tersebut.

"Karena hal seperti ini belum pernah terlihat sebelumnya, orang-orang terus terang menaruh kepercayaan pada proses ini," katanya.

Fidan juga mengatakan upaya untuk melembagakan Aliansi Makkah terus berlangsung. Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan, yang membentuk kelompok tersebut bulan lalu, saat ini melakukan pembicaraan pada tingkat teknis.

"Kami membahas berbagai persoalan seperti bagaimana struktur markas akan dibentuk dan berapa banyak personel yang akan bertugas di setiap unit. Proses ini hampir selesai. Tujuan kami adalah memperluas Aliansi Makkah. Langkah-langkah berikutnya akan lebih konkret," ujarnya.

Fidan mengatakan serangan terhadap Arab Saudi, baik dari selatan maupun utara, termasuk serangan oleh aktor yang berbasis di Irak, tidak dapat diterima.

Mengenai konflik berkepanjangan di Yaman dan langkah militer Houthi, Fidan mengatakan persoalan Yaman telah berlangsung lama dan mengalami berbagai perubahan.

"Ketika situasi berubah menjadi upaya mengepung (Arab Saudi) dari utara dan selatan, menghancurkan infrastruktur penting, serta merugikan bukan hanya Arab Saudi tetapi juga kawasan, tidak mungkin siapa pun bersikap acuh tak acuh," katanya.

"Kami bertindak sesuai semangat Aliansi Makkah. Kami telah menyatakan bahwa kami berdiri bersama Saudi. Kami juga telah menyampaikan pesan yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait lainnya. Kami bertindak dalam solidaritas," tambah Fidan.

Yunani jangan menjadi 'alat pihak yang ingin mengacaukan kawasan'

Fidan mengatakan Turkiye tidak ingin Yunani menjadi "alat pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas kawasan dan menyeretnya ke dalam kekacauan."

"Kami ingin memiliki hubungan bertetangga yang baik. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman, terutama mengenai keamanan. Kedua pihak harus mencegah hal tersebut," katanya.

Mengenai langkah Yunani mempersenjatai pulau-pulau di Laut Aegea dekat Turkiye, yang menurut Ankara melanggar perjanjian yang telah lama berlaku, Fidan mengatakan Turkiye memiliki kekhawatiran serius.

"Kami tentu memiliki sensitivitas yang sangat serius mengenai militerisasi pulau-pulau tertentu. Mereka mengetahui hal ini dan kami telah menyampaikannya. Militerisasi pulau-pulau yang berstatus demiliterisasi merupakan ancaman bagi kami," katanya.

Fidan juga mengatakan Yunani akan menghadapi pemilu pada Mei tahun depan dan menambahkan bahwa sikap menentang Turkiye secara historis banyak ditemukan dalam politik Yunani.

"Salah satu persoalan yang kami pantau paling dekat adalah upaya Yunani terkait pulau-pulau yang telah ditetapkan berstatus demiliterisasi berdasarkan perjanjian internasional dan yang statusnya harus tetap dipertahankan, tetapi dilakukan dengan bertentangan dengan kewajiban perjanjiannya," katanya.

Menurut Fidan, persoalan tersebut bukan hal baru dan telah berlangsung sejak 1960-an sebagai salah satu dimensi penting dari rangkaian sengketa di Laut Aegea.

Turkiye telah menyampaikan peringatan dan keberatannya kepada Yunani melalui jalur bilateral, menyampaikan posisinya ketika masalah itu dibahas di NATO, serta membawanya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kata dia.

Fidan meminta Yunani, yang disebutnya sebagai "tetangga dan sekutu Turkiye", memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian "dengan cara yang lebih dewasa dan sesuai dengan semangat aliansi."

"Dengan begitu banyak tantangan keamanan di sekitar kita, Yunani seharusnya tidak menambah masalah baru. Kita harus mempertahankan dan semakin memperkuat suasana serta semangat positif yang belakangan ini telah kita bangun untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita," katanya.

Pembicaraan S-400 berlanjut

Fidan juga mengatakan pembicaraan mengenai sistem pertahanan udara S-400 masih berlangsung.

"Negosiasi teknis antara semua negara terkait masih berlanjut," katanya.

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pernyataan positif mengenai penyelesaian masalah tersebut ketika berkunjung ke Turkiye untuk menghadiri KTT NATO pada Juli.

Pada 2019, AS menangguhkan keikutsertaan Turkiye dalam program F-35 setelah menentang pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia oleh Ankara dengan alasan sistem itu dapat membahayakan jet tempur tersebut. Turkiye secara konsisten membantah klaim tersebut.

Trump juga telah berbicara mengenai kemungkinan Turkiye memperoleh F-35.

Kunjungan Diyarbakir dan 'Turkiye Bebas Teror'

Fidan mengatakan kunjungannya baru-baru ini ke Diyarbakir di tenggara Turkiye menunjukkan bahwa proses "Turkiye Bebas Teror" telah mendapat penerimaan luas.

"Kami melihat bahwa tujuan yang ditetapkan dalam 'Turkiye Bebas Teror' telah diterima. Kami bertemu dengan banyak LSM dan orang-orang dari berbagai pandangan politik. Pernyataan kelompok (PKK) bahwa mereka akan meletakkan senjata telah menimbulkan kepuasan besar di tengah masyarakat," katanya.

"Pemahaman bahwa berbagai persoalan harus dibicarakan tanpa senjata kini telah muncul. Masyarakat ingin persoalan ekonomi dan pembangunan menjadi prioritas. Dalam pertemuan kami, kami membahas bagaimana industri di kawasan dapat dikembangkan, langkah apa yang harus diambil terkait infrastruktur, di mana perlintasan perbatasan dibutuhkan, serta bagaimana perdagangan dengan negara-negara tetangga dapat ditingkatkan," tambahnya.

Fidan mengatakan dalam lima hingga enam tahun terakhir sebenarnya sudah tidak ada persoalan bersenjata di lapangan, tetapi penyelesaian masalah tersebut secara permanen akan memungkinkan investasi besar masuk ke kawasan tanpa kekhawatiran.

"Masyarakat secara khusus menganggap penting bahwa penyangkalan terhadap identitas (Kurdi) telah dihapus pada masa pemerintahan Partai AK," katanya.

"Setelah Paket Demokratisasi September 2013 membuka jalan bagi mata pelajaran bahasa pilihan di Turkiye, persoalan penyangkalan identitas, yang sebelumnya menjadi salah satu masalah bagi warga Kurdi, telah diselesaikan," tambah Fidan.