06 Juli 2017•Update: 08 Juli 2017
Shenny Fierdha
JAKARTA
Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) H.A. Hanafi Rais menyampaikan pandangannya terkait kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Turki yang berangkat pada Rabu (5/7).
Kunjungan ini merupakan balasan atas kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke tanah air pada 2015 lalu. Berdasarkan rilis pers resmi dari istana, kunjungan tersebut akan membahas mengenai keinginan kedua negara untuk meningkatkan hubungan kerja di berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi, industri strategis, dan pemberantasan terorisme.
“Kunjungan Presiden pasti membawa kepentingan nasional kita, dan ini merupakan bagian dari desain politik luar negeri kita yang menganut bebas aktif. Kita mendorong kedua negara, Indonesia dan Turki, untuk bisa memerankan fungsi sebagai negara [berpenduduk] mayoritas Muslim dan maju demokrasinya sehingga bisa memainkan peran sebagai global player. Hal ini terutama terkait konflik Timur Tengah atau di Filipina maupun konflik di negara-negara mayoritas Muslim lainnya,” ungkap Hanafi pada Kamis (6/7) di Gedung DPR, Jakarta.
“Turki juga merupakan negara yang relatif stabil keamanannya. Saya rasa hal ini perlu didalami oleh Presiden, selain tentunya membicarakan aspek ekonomi.”
Mengenai aspek pembangunan ekonomi, menurut Hanafi, sebaiknya Pesiden Jokowi memfokuskan pada perdagangan, investasi, dan pariwisata di antara sektor-sektor lainnya. Sektor mana saja yang akan diprioritaskan akan lebih jelas ketika Memorandum of Understanding (MoU) kedua negara yang merupakan hasil dari kunjungan ini sudah dibuat.
“Setiap MoU yang sudah dilakukan harus membuahkan hasil yang lebih konkret, misalnya dalam bentuk kontrak bisnis, naiknya [persentase] wisatawan [asing yang masuk ke Indonesia], sehingga tidak sekedar kesepahaman saja. Ada bentuk konkret yang bisa diukur,” jelas politisi dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Selepas dari Turki, Presiden Jokowi dan rombongan akan pergi ke Jerman guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hamburg pada 7–8 Juli. Mereka dijadwalkan tiba kembali ke tanah air pada Minggu (9/7) mendatang.
Komisi I DPR RI menangani isu luar negeri di samping isu pertahanan, intelijen, serta komunikasi dan informatika.
