Kubra Chohan dan Merve Aydogan
ANKARA
Presiden Recep Tayyip Erdogan menuding badan intelijen Israel Mossad ikut andil dalam referendum di utara Kurdi.
Dalam konferensi pers gabungan dengan Presiden Iran Hassan Rouhani di Tehran, Erdogan mengatakan, "Untuk apa referendum KRG diadakan? Tidak ada negara yang mendukung referendum tersebut kecuali Israel. Keputusan yang dibuat dengan Mossad adalah keputusan yang tidak sah."
Warga Irak yang tinggal di wilayah otonomi Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) dan di beberapa wilayah yang diperebutkan Baghdad dan Erbil mengikuti pemungutan suara pada 25 September.
Menurut KRG, hampir 93 persen suara mendukung kemerdekaan dari Irak.
Referendum tersebut mendapat kecaman dari pihak regional maupun internasional, karena dikhawatirkan mengganggu perjuangan melawan terorisme dan memicu destabilisasi di kawasan Timur Tengah.
Erdogan mengatakan Irak menjadi topik bahasan utama dalam pertemuannya dengan Rouhani.
"Saya yakin KRG akan mendapat sanksi isolasi karena bekerja sama dengan pihak tertentu," kata Erdogan.
Ia juga menegaskan bahwa Turki akan terus mendukung pemerintah pusat Irak.
"Sikap Turki dan Iran dalam hal ini sudah jelas. Turki akan terus mendukung pemerintah pusat di Baghdad dan menyatakan bahwa referendum di utara Irak tidak sah," tegasnya.
Serangan orang asing
"Kami akan mengambil langkah yang lebih tegas dalam beberapa waktu ke depan."
Rouhani menyebut referendum Kurdi sebagai upaya "orang asing" untuk menciptakan konflik sektarian dan etnis.
"Mereka adalah orang-orang asing yang berupaya memecah-belah wilayah dengan menciptakan konflik sektarian dan etnis. Baik Turki maupun Iran tidak menerima tindakan diskriminasi semacam itu," tegas Rouhani.
Erdogan mengatakan, "Bersama dengan Iran dan Rusia, kami terus mengupayakan zona de-konflik Suriah melalui perundingan Astana."
Perundingan Astana dimediasi oleh Turki, yang mendukung oposisi Suriah, bersama dengan Rusia dan Iran, yang mendukung rezim Assad.
Tiga negara penjamin, utusan rezim Bashra al-Assad di Damaskus, dan beberapa faksi oposisi, bertemu dalam perundingan Astana tahap keenam, pada September, untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama enam tahun.
Rouhani menambahkan, hubungan politik, regional, dan global antara Iran dan Turki akan terus berkembang dari waktu ke waktu.
"Kami telah membuat keputusan-keputusan penting, baik dalam pertemuan dengan Presiden Erdogan maupun dalam pertemuan Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi keempat mengenai perkembangan ekonomi di kedua negara. Salah satunya adalah penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan untuk membangun hubungan perbankan dua negara. Seluruh keputusan akan diselesaikan pekan depan," jelasnya.
Erdogan juga mengatakan, "Kami telah memutuskan untuk memperbaiki sektor keuangan melalui kepemilikan bank-bank sentral dan kerja sama antara bank-bank kami. Kami juga akan melakukan investasi dengan mata uang sendiri [Lira Turki dan Rial Iran]."
Bertatap muka dengan Khamenei
Kedua pimpinan negara mengatakan mereka sepakat meningkatkan volume perdagangan kedua negara hingga mencapai USD 30 miliar.
Untuk meningkatkan pariwisata dan perdagangan antar negara, Rouhani mengatakan, mereka sepakat membuka tiga jalur impor barang selama 24 jam guna memudahkan perjalanan dan mempercepat transit barang.
Presiden Turki juga dijadwalkan bertemu dengan Pemimpin Agung Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Menurut kantor berita Iran IRNA, Khamenei menyebut referendum di utara Irak sebagai ancaman bagi masa depan Irak.
"Referendum tersebut adalah pengkhianatan bagi Irak dan dapat mengancam masa depan Irak. Baghdad seharusnya juga mengeluarkan keputusan tegas," kata Khamenei saat bertemu dengan Erdogan.
Khamenei menekankan pentingnya kerja sama Turki dan Iran.
"Perspektif Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sangat berbeda dengan perspektif Turki dan Iran. AS selalu ingin menggunakan kartu Trump untuk melawan Turki dan Iran. Karena itu, AS dan Eropa tidak bisa dipercaya dalam hal apa pun," kata Khamenei.
Kedatangan Erdogan di Tehran pada Rabu disambut dengan karpet merah. Ia didampingi delegasi tingkat tinggi, termasuk Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu, Menteri Ekonomi Nihat Zeybekci, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Berat Albayrak, Menteri Perdagangan dan Bea Cukai Bulent Tufekci, Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Numan Kurtulmus, juga Wakil Ketua Partai AK Mehdi Eker.
*Murat Karadag dan Burcu Arik melaporkan dari Istanbul
