DPR AS setujui resolusi kewenangan perang, minta Trump akhiri perang Iran

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) pada Selasa mengesahkan resolusi kewenangan perang yang mengarahkan Presiden Donald Trump untuk menarik pasukan AS dari konflik dengan Iran.

Majelis rendah Kongres AS menyetujui H. Con. Res. 93 dengan 220 suara mendukung dan 204 menolak.

Tujuh anggota DPR dari Partai Republik mendukung resolusi yang diajukan anggota DPR dari Partai Demokrat Seth Moulton tersebut.

Ini menjadi ketiga kalinya DPR AS mengesahkan resolusi kewenangan perang serupa.

Kantor Moulton mengatakan pemungutan suara tersebut menjadi langkah berikutnya dalam upaya mengakhiri konflik militer pemerintahan Trump dengan Iran.

"Perang yang menurut Donald Trump hanya akan berlangsung beberapa pekan kini telah berjalan enam bulan dan terus berlanjut. Perang yang tidak pernah disetujui Kongres dan tidak diinginkan rakyat Amerika," kata kantor Moulton.

"Pemungutan suara malam ini atas resolusi kewenangan perang yang diajukan Moulton merupakan langkah lain untuk mengakhiri perang Trump dengan Iran, tetapi pekerjaan belum selesai. Kami akan terus memberikan tekanan sampai Trump mengalah," tambahnya.

Secara terpisah, Gregory Meeks, anggota senior Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, mengkritik kampanye militer pemerintahan Trump terhadap Iran setelah resolusi tersebut disahkan.

Meeks mengatakan AS telah terlibat dalam konflik itu selama hampir 200 hari dan berpendapat pemerintahan Trump gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dia menyebut kenaikan harga bensin dan suku bunga hipotek, inflasi, pengeluaran pemerintah hingga miliaran dolar, serta jatuhnya korban di kalangan militer AS sebagai dampak dari konflik tersebut.

Sejauh ini, 19 personel militer AS tewas dan lebih dari 750 lainnya terluka sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari.

"Ini sekarang menjadi resolusi kewenangan perang ketiga yang disahkan DPR untuk mengakhiri perang ini, termasuk resolusi saya sendiri yang telah disahkan oleh kedua majelis. Presiden harus mengakhiri perang yang gagal ini dan menunjuk diplomat sungguhan, bukan pengembang properti, untuk bekerja secara multilateral mencari solusi diplomatik yang membuka Selat (Hormuz) dan mengurangi ketegangan," kata Meeks.