Maria Elisa Hospita
28 Agustus 2019•Update: 28 Agustus 2019
Michael Hernandez
WASHINGTON
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence membahas situasi keamanan di Irak Utara dengan pemimpin wilayah semi-otonomi Kurdi via telepon pada Selasa.
"Diskusi Pence dengan Presiden Pemerintah Regional Kurdi (KRG) Nechirvan Barzani mencakup peningkatan upaya stabilisasi wilayah yang disengketakan dan memungkinkan kembalinya warga Irak yang telantar akibat konflik," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.
Pence memuji Barzani karena menyediakan perlindungan bagi para pengungsi yang terkena dampak konflik dalam beberapa tahun terakhir.
Keduanya juga bertekad akan melakukan kerja sama lebih lanjut untuk menggagalkan bibit-bibit kebangkitan kelompok teror Daesh/ISIS.
"Wakil Presiden Pence menekankan kekhawatiran Amerika Serikat bahwa milisi yang didukung Iran terus merusak keamanan dan kedaulatan Irak dan. Selain itu AS akan mempertimbangkan langkah-langkah tambahan untuk mengurangi pengaruh kelompok-kelompok semacam itu," tambah Gedung Putih.
Selama diskusi itu, Pence juga membahas tentang 'Global Magnitsky' di mana sejumlah pemimpin milisi yang didukung oleh Iran masuk daftar sanksi AS karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Irak Utara.
Magnitsky Act adalah rancangan undang-undang yang disahkan oleh Kongres AS dan disahkan jadi undang-undang oleh Presiden Barack Obama pada Desember 2012 untuk menghukum para pejabat Rusia yang bertanggung jawab atas kematian akuntan pajak Rusia Sergei Magnitsky di sebuah penjara Moskow pada 2009.
Sejak 2016, UU yang berlaku secara global tersebut memberi wewenang kepada pemerintah AS untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka yang dianggap sebagai pelanggar HAM, dengan membekukan aset mereka dan melarang mereka memasuki AS.